Tanpa Regulasi, Urusan Tarif Listrik di Rumah Susun Tetap Jadi Polemik

Kompas.com - 13/11/2014, 16:02 WIB
Anggapan bahwa pengelola menjual listrik ke penghuni juga menimbulkan dampak negatif, terutama kepada konsumen (penghuni). Karena status jual beli, maka konsekuensinya tarif listrik otomatis menjadi objek pajak yang akan dibebankan kepada konsumen.
www.shutterstock.comAnggapan bahwa pengelola menjual listrik ke penghuni juga menimbulkan dampak negatif, terutama kepada konsumen (penghuni). Karena status jual beli, maka konsekuensinya tarif listrik otomatis menjadi objek pajak yang akan dibebankan kepada konsumen.
Penulis Latief
|
EditorLatief

Dalam hal ini, lanjut Mualim, pengelola hanya melakukan distribusi ke masing-masing unit.

"Jadi, tidak benar kalau pengelola dituduh memperjualbelikan listrik dari PLN, karena pengelola juga tahu, bahwa untuk jual beli listrik itu harus memiliki izin dari pemerintah. Jika tidak memiliki izin, maka bisa dikenakan sanksi pidana," tambahnya.

Regulasi pemerintah

Anggapan bahwa pengelola menjual listrik ke penghuni juga menimbulkan dampak negatif, terutama kepada konsumen (penghuni). Karena status jual beli, maka konsekuensinya tarif listrik otomatis menjadi objek pajak yang akan dibebankan kepada konsumen.

"Nah, seandainya PLN mau mendistribusikan dan menagihnya sampai ke unit-unit, tentunya masalah ini akan selesai. Sebagai pelaksana, pengelola gedung tinggal mengikuti regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah," kata Ketua DPP P3RSI, Mualim.

Untuk itu, Mualim meminta Kementerian ESDM (Energi dan Sumber Daya Mineral) Republik Indonesia untuk segera merancang aturan yang bisa menjadi jalan keluar terhadap masalah ini.

"Jangan sampai pengelola yang mendistribusikan dianggap menjual sehingga tidak diperbolehkan," kata Mualim.

Terkait masalah itu, Ketua DPD REI DKI Jakarta Amran Nukman mengatakan, beberapa kasus yang terjadi bukan salah pihak pengembang maupun penghuni rumah susun. Hal tersebut sebetulnya lantaran perbedaan penafsiran atas regulasi yang ada. Untuk menyelesaikannya, kedua belah pihak harus duduk bersama dan membicarakan persoalan mereka selama ini.

"Pengembang atau pengelola bertugas mendistribusikan aliran listrik yang diperoleh dari sistem curah PLN di seluruh unit rusun. Kalau penghuni tak percaya hitungannya, tinggal didiskusikan saja, sebab pasti juga ada beban lain yang menjadi tanggungan bersama," ujar Amran.

Amran menjelaskan bahwa pendistribusian aliran listrik ke unit penghuni rusun bukanlah ajang cari untung pengembang. Menurut dia, hal itu malah dianggap menjadi beban. Tugas PLN sejauh ini hanya menyetor listrik curah sekali saja ke gardu rusun, sementara selebihnya urusan pengelola.

Halaman:
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X