Tanpa Regulasi, Urusan Tarif Listrik di Rumah Susun Tetap Jadi Polemik

Kompas.com - 13/11/2014, 16:02 WIB
Penghuni kerap menuding pengurus PPPSRS dan badan pengelola melakukan penggelembungan tarif listrik www.shutterstock.comPenghuni kerap menuding pengurus PPPSRS dan badan pengelola melakukan penggelembungan tarif listrik
Penulis Latief
|
EditorLatief
JAKARTA, KOMPAS.com - Persoalan pengenaan tarif listrik di sejumlah rumah susun menjadi salah satu sumber polemik antara pengurus PPPSRS (Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun), Badan Pengelola dan Pemilik/Penghuni. Para penghuni rumah susun mengeluh, bahwa tarif listrik yang dibebankan oleh badan pengelola tidak sesuai tarif yang diberlakukan oleh PLN (Perusahaan Listrik Negara).

Penghuni kerap menuding pengurus PPPSRS dan badan pengelola melakukan penggelembungan tarif listrik dengan menaikkan tarif secara sepihak. Mereka menganggap tarif yang dikenakan lebih mahal ketimbang harga resmi seusai Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 30 Tahun 2012.

Sementara itu, pihak PPPSRS dan Badan Pengelola menyatakan adanya selisih tarif disebabkan oleh beban pengelolaan yang harus melakukan pemeliharaan pada area bersama, lift, serta tarif menggunakan saat terjadinya beban puncak. Semua beban itu dilimpahkan secara proporsional kepada semua pemilik/penghuni rumah susun.

Permasalahan tersebut mengemuka sebagai bahasan utama diskusi 'Polemik Tarif Listrik dalam Pengelolaan Rumah Susun' yang digelar Persatuan Perhimpunan Penghuni Rumah Susun Indonesia (P3RSI) di Jakarta, Rabu (12/11/2014). Dalam diskusi tersebut terungkap, pengelola apartemen memang membeli listrik dalam bentuk curah. Listrik tersebut kemudian disalurkan pihak pengelola kepada pelanggannya masing-masing, baik di apartemen maupun mal.

www.shutterstock.com PLN tidak mengatur besaran tarif yang disalurkan pihak pengelola ke pelanggannya. Adapun yang diatur dalam Peraturan Menteri Energi Nomor 30 Tahun 2012 hanya harga listrik curah.
Manager Senior Strategi Pemasaran PLN, Mirza Arsyad, menyatakan bahwa PLN tidak mengatur besaran tarif yang disalurkan pihak pengelola ke pelanggannya. Adapun yang diatur dalam Peraturan Menteri Energi Nomor 30 Tahun 2012 hanya harga listrik curah.

"Tarif itu ke pengelola dalam bentuk gelondongan, dan bayarnya tiap bulan. Penaikan tarif yang dipatok pengelola masih wajar karena merupakan hasil penambahan tarif curah dan tarif service charge. Kenaikan wajar tidak akan berbuntut pelaporan jika ada transparansi antara pengelola dan penghuni rusun," kata Mirza.

Namun, menurut Bambang Setiobudi, justeru di situlah pangkal masalah tarif listrik dalam pengelolaan rumah susun. Ada perbedaan persepsi antara PPPSRS/Badan Pengelola dengan pemilik atau penghuni dalam memandang penerapan tarif listrik di rumah susun sehingga tidak jarang perbedaan itu malah berujung ke ranah hukum.

"Pemilik atau penghuni yang merasa dirugikan mengadu ke pihak yang berwajib, padahal sebenarnya hal ini dapat didiskusikan," ujar Budi.

Ihwal tuduhan bahwa pengelola apartemen menjual listrik kepada penghuni apartemen, Ketua DPP P3RSI, Mualim, secara tegas membantah. Dia menyatakan bahwa selama ini pengelola hanya diberikan daya listrik sampai di gardu luar apartemen saja.

"Karena PLN tidak bersedia memasang meteran dan melakukan penagihan ke unit apartemen satu per satu sehingga mau tak mau pengelola apartemen yang harus melakukan fungsi tersebut," ujarnya.

Dalam hal ini, lanjut Mualim, pengelola hanya melakukan distribusi ke masing-masing unit.

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X