Pemerintahan Jokowi Bisa Tuntaskan Perbaikan Rumah Nelayan!

Ketua Umum DPP Apersi, Eddy Ganefo, mengatakan program pembenahan rumah nelayan dan petani yang diikuti dengan pemberdayaan ekonomi akan efektif untuk memutuskan arus urbanisasi dari desa ke kota. Selama ini urbanisasi menjadi salah satu momok yang membentuk kawasan-kawasan kumuh (slum area) di perkotaan seperti Jakarta.

"Di desa, termasuk kawasan pesisir, harus diberikan perhatian, perkampungannya ditata, rumahnya dibangun lebih layak sehingga aktivitas ekonominya bergerak, maka saya yakin tingkat urbanisasi bisa ditekan dan pertumbuhan kawasan kumuh perkotaan juga akan menyusut," ungkap dia.

Seperti diketahui, dalam tiga bulan pertama pemerintahannya Jokowi-JK akan menggalakkan perbaikan 1.000 rumah kumuh dan pemberdayaan ekonomi di kampung-kampung nelayan. Eddy menambahkan, perbaikan rumah masyarakat nelayan dan petani dapat dilakukan pemerintah dengan konsep perumahan swadaya mandiri atau menggunakan dana pemerintah dan swasta (corporate social responsibility/CSR).

"Cara lain yang memungkinkan adalah dikombinasikan dengan skim subsidi, mengingat Jokowi akan mengeluarkan instruksi presiden untuk program tersebut," kata Eddy.

Keuntungannya, menurut Eddy, harga tanag di desa dan pesisir masih murah. Dengan demikian, pemerintah bisa membeli lahan warga untuk dijadikan land bank dan kemudian dibangun rumah-rumah dengan mengedepankan kearifan lokal.

"Di pesisir banyak pohon kelapa, maka rumahnya kita buat dengan dinding dari kayu kelapa. Demikian juga di desa, tentu ada material lokal yang bisa dipakai. Jadi, rumah layak itu tidak harus beton," kata Eddy.

Mencicil

Daya beli masyarakat pesisir (nelayan) memang rendah. Eddy mengatakan, untuk meningkatkan daya cicil masyarakat agar bisa memiliki hunian, pemerintah perlu mendorong aktivitas ekonomi mereka.

"Di tahap awal pemerintah mungkin dapat menyalurkan pinjaman lunak untuk usaha sehingga nantinya rencana Jokowi-JK yang mengkombinasikan perbaikan rumah nelayan dengan pemberdayaan ekonomi yang melibatkan lintas kementerian sudah cukup tepat," ujar Eddy.

Saat ini, Apersi di bawah kepemimpinan Eddy Ganefo punya pengalaman melakukan perbaikan kualitas permukiman di kawasan kumuh di Palembang, Sumatera Selatan. Apersi bekerjasama dengan Pemkot Palembang melakukan pembangunan ratusan rumah rumah warga di pinggiran Sungai Musi, tepatnya di Kelurahan Tiga Ulu dan Kelurahan Empat Ulu.

"Lahan warga dibeli, kemudian diberi uang sewa rumah. Setelah rumah selesai, warga yang lama diberi prioritas untuk memiliki rumah di situ," jelasnya.

Untuk pembayaran rumah, Eddy menyebutkan, warga bisa mencicil sebesar Rp 10 ribu per hari. Apersi menggandeng BUMD sebagai lembaga penjamin kredit warga di Bank Pembangunan Daerah Sumsel mengingat mayoritas warga di pinggiran Sungai Musi bekerja di sektor informal.