Kompas.com - 18/09/2014, 08:00 WIB
Ilustrasi. Lahan reklamasi shutterstockIlustrasi. Lahan reklamasi
|
EditorLatief
JAKARTA, KOMPAS.com - Saat ini, Rancangan Undang-undang Pertanahan sedang dalam pembahasan di DPR. RUU tersebut diharapkan dapat menyelesaikan persoalan agraria di Indonesia.

Kepala Pusat Hukum dan Hubungan Masyarakat BPN RI, Kurnia Toha, menyebutkan, meski sudah dibahas dengan Komisi II, hingga kini status RUU Pertanahan belum juga final. Dari 700 Daftar Inventaris Masalah (DIM) RUU Pertanahan, yang sudah selesai dibahas, yakni 300 DIM dan tersisa 400 DIM.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Waktunya terbatas, mudah-mudahan masih bisa diselesaikan. Tapi, kalau tidak diselesaikan, kita berharap ini diteruskan pada 2015," ujar Kurnia di Jakarta Selatan, Selasa (16/9/2014).

Ia menuturkan, pentingnya RUU ini adalah untuk menutupi kelemahan-kelemahan peraturan yang tumpang tinding, tidak jelas, dan belum adanya regulasi. Kelemahan lainnya, tambah dia, banyaknya peraturan tidak saling terkait, misalnya antara peraturan kehutanan, tanah, dan pertambangan yang memiliki peraturan masing-masing.

Menurut Kurnia, peraturan-peraturan itu harus menyatu dan saling berkesinambungan. Aspek-aspek yang berkenaan dengan pertambangan, kehutanan, dan pertanian, porosnya ada pada pertanahan.

"Karena air, tambang, hutan itu adanya di tanah. Yang lain (air, tambang, hutan) sudah ada UU-nya, porosnya (tanah) belum ada," kata Kurnia.

Sementara itu, saat ini mulai bermunculan hal-hal baru, antara lain Mass Rapid Transit (MRT) dan bangunan bawah tanah. Kurnia menilai, hal ini juga menjadi polemik karena saat mau didaftarkan pada BPN, dasar hukumnya belum ada.

"Ini hak apa namanya, hak guna ruang atau hak apa namanya, ini harus diatur juga. Ke atas sudah bangun, ke bawah sudah bangun, tapi peraturannya belum ada," sebut Kurnia.

Dia menambahkan, di Indonesia, banyak peraturan yang masih memerlukan penjelasan, sehingga tidak menimbulkan multi tafsir. Dengan adanya peraturan yang jelas, maka sengketa dan konflik pertanahan bisa dikurangi.Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.