Jokowi: Pengembang yang "Nunggak" Kewajiban Terus Dikejar

"Rusunawa Rawa Bebek ini merupakan kewajiban pengembang dan harus dibangun secara terpadu, terintegrasi dan dekat dengan transportasi publik agar orang mau tinggal di sini. Marunda kosong enggak ada peminat, karena enggak terintegrasi. Padahal, sebelum ada proyek baru, banyak peminatnya," ujar Jokowi.

Jokowi menambahkan, selain Summarecon Agung, pengembang lain akan dikejar kewajibannya sebagai konsekuensi memperoleh Surat Izin Penunjukan Penggunaan Tanah (SIPPT) di wilayah DKI Jakarta.

"Pengembang lain sudah banyak yang membangun. Sementara ada yang masih menunggak, saya enggak hafal," ujar Jokowi.

Menurut Direktur PT Summarecon Agung Tbk., Adrianto P Adhi, pembangunan rusunawa Rawa Bebek merupakan pemenuhan kewajiban 20 persen SIPPT nomor 2565/-1.711.543 tanggal 14 Desember 2009 untuk proyek Grand Orchard.

"Selain SIPPT Grand Orchard, kami punya dua lagi kewajiban yakni untuk SIPPT The Kensington Kelapa Gading dan proyek rusun bersama REI DKI Jakarta," ungkap Adrianto.

Rusunawa Rawa Bebek dikembangkan di atas lahan seluas 17,8 hektar. Di dalamnya mencakup 2.090 unit yang terdiri atas 14 blok masing-masing 6 lantai sebanyak 1.520 unit dan dua blok masing-masing 16 lantai sebanyak 570 unit.

Menurut Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Pemprov DKI Jakarta, Yonathan Pasudung, sesuai Perda Retribusi nomor 3 tahun 2007, tarif rusunawa terprogram sekitar Rp 150.000-Rp 280.000 per bulan. Sementara tarif rusunawa di luar program sekitar Rp 300.000-Rp 380.000 per bulan.

"Sebelum rusunawa Summarecon, sejatinya Kementerian Perumahan Rakyat telah memulai pembangunan sebanyak 6 blok dalam 6 lantai terdiri atas 720 unit yang diperuntukan bagi para pekerja," tutur Yonathan.

Sementara Dinas Perumahan dan Gedung Pemprov DKI Jakarta akan membangun rusunawa 6 lantai sebanyak 4 blok mencakup 400 unit.

"Tahun depan kami rencanakan akan membangun rusunawa 16 lantai sebanyak 570 unit," kata Yonathan.