"Tudingan yang menyebutkan bahwa BTN masih terbatas dalam menyalurkan kredit mungkin salah alamat," kata Direktur Eksekutif Ali Tranghanda dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu (23/4/2014).
Menurut dia, permasalahan dalam KPR yang masih kerap menjadi hambatan di Indonesia justru bukan di BTN, melainkan sistem perumahan yang masih belum baik. Ali mengingatkan, BTN akan mengikuti pasokan rumah murah yang seharusnya menjadi tanggung jawab pemerintah khususnya Kementerian Perumahan Rakyat.
"Bank BTN hanya sebagai penyalur kredit perumahan. Semakin banyak pasokan rumah, semakin banyak KPR yang dikucurkan, begitu juga sebaliknya," kata Ali.
Dia menegaskan, posisi BTN sebagai bank yang khusus menyalurkan kredit perumahan rakyat dengan pangsa pasar lebih dari 90 persen seharusnya tidak diganggu dengan rencana akuisisi. Akuisisi malah akan melemahkan posisi pasar BTN.
Selain itu, lanjutnya, dengan akuisisi tersebut maka portofolio sesama bank BUMN pun menjadi tidak jelas, karena semua bank BUMN relatif mempunyai pangsa pasar yang sama.
"Akan lebih baik bila masing-masing bank BUMN dapat berkonsentrasi sesuai porsinya masing-masing," katanya.
Ali juga mengemukakan, alasan untuk memperbesar permodalan BTN pun dirasakan sebagai alasan yang tidak masuk akal, malah cenderung mengakali BTN. Dia mengusulkan, bila hanya untuk memperbesar permodalan BTN, tidak harus dengan akusisi oleh Mandiri.
"Saat ini saja dana FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan) untuk penyaluran program rumah murah Rp7 triliun masih terdapat anggaran yang berlebih yang belum habis yang dapat disalurkan oleh BTN," katanya.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.