Nih, Lima Solusi untuk Ridwan Kamil Benahi Kota Bandung!

Ketua Umum Ikatan Ahli Perencanaan Indonesia (IAP) Bernardus Djonoputro mengutarakan pendapatnya terkait lima bulan usia kepemimpinan Ridwan Kamil selaku Wali Kota Bandung kepada Kompas.com, Rabu (5/3/2014).

Menurut Bernardus, untuk menyelesaikan persoalan akut yang dihadapi Kota Bandung, Ridwan Kamil harus melakukan lima hal mendasar berikut ini. Pertama, jadikan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang dijabarkan secara terperinci dalam Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) sebagai "panglima".

"Sebagai politisi dan manajer kota, Ridwan Kamil harus tegas dan lugas melaksanakan RTRW dan RDTR yang sudah dibuat. Kinerja seorang wali kota bisa dilihat dari apakah terdapat penyimpangan RTRW dan RDTR atau tidak? Selain itu, dia juga harus menyusun RDTR untuk seluruh kecamatan. RDTR ini vital karena mengatur zonasi pembangunan di setiap persil lahan agar tidak dikonversi sembarangan," jelas Bernardus.

RDTR tersebut, imbuhnya, harus mengekspresikan Bandung sebagai kota dunia. Di dalamnya harus memuat aspek bisnis, sosiologis, lingkungan, budaya, dan sebagainya. Pendek kata, RDTR harus mampu secara struktural menjadikan kota ini lebih baik sehingga kualitas hidup warganya meningkat.

"Wali kota jangan cuma ngurusin Braga, juga harus memberikan atensi dan pemikiran serius mengantisipasi pertumbuhan kota. Solusi untuk Bandung tidak bisa hanya dari satu segmen, melainkan seluruhnya dengan mengembangkan pola ruang (pemakaian ruang) kota dengan benar. Karena Kota Bandung adalah bagian penting dari Bandung Raya yang mencakup Kota dan Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, dan Kota Cimahi. Jangan lupa pula, banyak warga kota lainnya seperti dari Garut, Subang, dan Sumedang yang berkegiatan di kota ini. Bandung adalah pusat pertumbuhan yang menarik banyak penglaju kawasan di sekitarnya," urai Bernardus.

Solusi kedua adalah menjalin komunikasi efektif dengan para pebisnis untuk bersama-sama menjadikan Bandung sebagai kota ramah investasi sekaligus juga dapat menjaga kearifan lokal dan identitas kota. Komunikasi tersebut adalah untuk memberikan batasan tegas dan jelas mengenai ruang-ruang bisnis sesuai regulasi.

"Alih fungsi lahan adalah masalah akut di kota ini. Bagaimana solusinya? Dekati dan arahkan pebisnis untuk mengalihkan orientasinya ke Bandung Timur yang merupakan zona pertumbuhan baru," ujar Bernardus.

Solusi ketiga, mengatasi kemacetan dan lalu lintas yang buruk adalah dengan menciptakan manajemen lalu lintas dan sistem transportasi terintegrasi dan terstruktur. Ciptakan kejelasan jalur, kepastian kedatangan dan keberangkatan, jumlah moda, serta beban bangkitan. Selain itu, jalan yang ada, terutama jalur utama dan lingkungan dimanfaatkan untuk menciptakan arus lalu lintas yang efektif dan efisien.

"Maksimalkan bus-bus DAMRI yang sekarang beroperasi, ciptakan rute lalu lintas yang betul-betul memudahkan warga beraktivitas. Perbaiki marka dan rambu lalu lintas serta tegakkan disiplin berlalu lintas. Bangun fasilitas park and ride di pinggiran agar para komuter tidak membawa kendaraannya dan memenuhi lalu lintas dalam kota," katanya.

Solusi keempat, jalin kerja sama saling menguntungkan dengan pemangku kota dan kabupaten dalam wilayah Bandung Raya. Pasalnya, pertumbuhan Kota Bandung didominasi oleh properti komersial dan tren ini akan terus berlanjut sehingga daya dukung lingkungan menjadi tidak memadai. Stop pembangunan di utara dan selatan. Sebaliknya, arahkan pengembangan properti komersial ke wilayah lain di timur atau barat.

"Hal tersebut juga terkait dengan solusi kelima mengenai perekonomian yang korelasinya dengan migrasi urban sangat erat. Nah, agar pertumbuhan merata, bangun semacam klaster-klaster ekonomi sesuai dengan potensi masing-masing wilayah. Sehingga pertumbuhan ekonomi dan bisnis tidak hanya terkonsentrasi di pusat Kota Bandung," tandas Bernardus.