Kompas.com - 09/02/2014, 14:11 WIB
Penulis Latief
|
EditorLatief
JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Indonesia Property Watch (IPW) Ali Tranghanda mengapresiasi langkah Menteri Perumahan Rakyat (Menpera) Djan Faridz menanggapi kritik media terkait banyaknya pengaduan masyarakat yang merasa dirugikan para "pengembang nakal". Selama ini, Kementerian Perumahan Rakyat terkesan mendiamkan persoalan ini.

"Secara niat sudah ada, cuma sayangnya kenapa harus ke ponsel pribadi. Harusnya, upaya yang dilakukan Menteri bukan itu. Sebagai institusi langkah yang seharusnya ditempuhnya lebih sistematik," ujar Ali kepada Kompas.com di Jakarta, Minggu (9/2/2014)), menanggapi pernyataan Djan Faridz.

Ali mengatakan, hal paling penting dicermati adalah proses menanggapi dan mengambil tindakan pengaduan. Artinya, segala janji yang diberikan Menpera tidak hanya sampai pengaduan.

"Masyarakat harus jelas informasinya. Kemenpera harus buat sistem pengaduan, semua asosiasi diharuskan punya layanan pengaduan konsumen," kata Ali. 

Ali menyarankan, perlu dibentuk forum antar para pemangku kebijakan untuk memfasilitasi pengaduan masyarakat. Selama ini, asosiasi dan Pemerintah seolah tidak melihat pengaduan akibat kerugian konsumen atau masyarakat itu sebagai sesuatu yang krusial dan perlu diambil tindakan.

"Satu lagi, ternyata isu perselisihan PPRS (Pengurus Pengelola Rumah Susun) lebih banyak dari konsumen perumahan. Untuk itulah, pemerintah harus segera membentuk badan sendiri untuk mengawasi dan membina PPRS," ujar Ali.

Seperti diberitakan, Menteri Perumahan Rakya (Menpera) Djan Faridz akhirnya membuka suara terkait kritik soal banyaknya keluhan yang dialami pelanggan di sektor properti selama ini. Bahkan, Menpera Djan Faridz membuka pengaduan langsung bagi warga yang ingin mengadukan permasalahan akibat ulah "pengembang nakal" (Baca: Ada Pengembang Nakal? Nih... Telepon Langsung Pak Menteri!)

"Silakan hubungi langsung nomor saya di 0811995850 bagi siapa saja yang ingin menyampaikan masalah serta ingin mengetahui pelaksanaan program perumahan oleh Kementerian Perumahan Rakyat," kata Djan Faridz kepada di Jakarta, Rabu (5/2/2013) lalu.

Menurut dia, nomor yang disebutkan tersebut adalah miliknya sendiri agar bisa memperoleh pengaduan langsung dari warga yang ingin mengadu. Menpera juga mengemukakan bahwa sebelum menelepon nomor tersebut bisa mengirimkan SMS dengan menyertakan nama, jabatan, dan alamat dari warga yang menghubungi dirinya.

Dengan demikian, lanjutnya, berbagai pihak di berbagai daerah diharapkan dapat menyampaikan pengaduan secara langsung agar pengawasan di lapangan juga dapat terpantau dengan lebih baik.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.