Tabungan Perumahan, "Pekerjaan Rumah" yang Belum Selesai....

"Pekerjaan rumah"

Sejatinya, RUU Tapera ini sangat penting sebagai salah satu solusi untuk mengatasi kekurangan hunian rakyat. Namun, apa boleh buat, DPR dan pemerintah masih gagal mencapai kata sepakat.

Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Perumahan Rakyat, dan DPR belum satu suara soal penentuan besaran iuran yang akan diambil dari penghasilan pekerja. Kedua pihak punya argumentasi masing-masing yang mengakibatkan belum menemui titik temu dan mengarah pada kompromi.

Tak hanya soal besaran iuran Tapera. Hal lain lebih mendasar diperdebatkan adalah subyek sasaran Tapera. DPR ingin Tapera berlaku untuk seluruh pekerja dengan alasan Undang-undang mengikat seluruh Warga Negara. Sementara itu, pemerintah hanya menyertakan pekerja yang mendapat penghasilan dari negara, melalui BUMN, APBN, dan APBD. Swasta tidak disertakan dengan pertimbangan pemerintah tidak mengatur mereka.

Berdasarkan catatan Kompas.com, Deputi Perumahan Formal Kementerian Perumahan Rakyat Pangihutan Marpaung pernah mengatakan bahwa, jika pekerja swasta dilibatkan akan membebani pengusaha. Namun begitu, secara jangka panjang, jika pekerja swasta disertakan akan sangat membantu mereka.

Contohnya sederhana. Jika buruh memiliki rumah, artinya UMP yang sekarang mereka terima, sebagian bisa digunakan untuk mencicil rumah. Selama ini, yang terjadi justru untuk menyewa rumah.

"Jadi, uangnya itu tidak hilang. UMP-nya bisa lebih baik. Tidak harus naik tiap tahun kalau mereka sudah memiliki rumah sendiri. Nah, cicilannya disesuaikan dengan gaji. Sebaliknya, jika mereka tidak mampu, pemerintah melalui Tapera akan membangun rumah susun sewa," terangnya di Tangerang, Jumat (31/5/2013) silam.

Rasanya, untuk urusan yang satu ini, Indonesia memang masih berkutat pada alasan-alasan normatif. Terbukti, sampai hari ini, RUU Tapera masih jalan di tempat. Bahkan, akan kembali menjadi salah satu "pekerjaan rumah" Kemenpera yang perlu diselesaikan.