Nyatanya, Tetap Susah Punya Rumah Murah!

Hingga 12 September 2013, realisasi penyaluran dana fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) untuk KPR subsidi mencapai Rp 3,163 triliun. Dana tersebut digunakan untuk membantu pembangunan 62.076 rumah.

Padahal, dana FLPP tahun 2013 dianggarkan sebesar Rp 6,97 triliun atau setara dengan target penyaluran KPR sebanyak 121.000 rumah. Dengan kata lain, hingga paruh kedua tahun ini, Kemenpera baru menyalurkan 45,38 persen dari total anggaran dan 51,3 persen jumlah target pembangunan rumah. Bahkan, hingga masuk pertengahan Desember 2013, target KPR FLPP yang baru terealisasi hanya mencapai 72 persen.

Terkait hal itu, Deputi Pembiayaan Perumahan Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) Sri Hartoyo mengatakan, ada beberapa kendala yang menyebabkan penyerapan KPR FLPP cenderung lambat dan belum mencapai target.

Walau demikian, Kemenpera tetap memandang positif bahwa program FLPP ke depan terus terlaksana. Pada 2014 mendatang, Kemenpera bahkan kembali merancang program ini dengan target 120.000 unit.

Kemenpera juga menyiapkan sekitar enam program untuk diwujudkan pada 2014 nanti. Lima program utama di antaranya terkait pengembangan kawasan, yaitu Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman, BSPK (Badan Stimulan Peningkatan Kualitas), Dana PSU (Prasarana, Sarana, Utilitas), DAK (Dana Alokasi Khusus), Pengembangan Kota Baru, dan Hunian Berimbang.

Namun, Deputi Bidang Pengembangan Kawasan Kemenpera, Agus Sumargianto, pada acara Media Gathering di Anyer, Jumat (13/12/2013) lalu, mengatakan bahwa dari enam program yang akan diwujudkan oleh Kemenpera di 2014 ini, dua di antaranya masih belum pasti. Dua di antaranya itu adalah program Pengembangan Kota Baru dan Hunian Berimbang.

"Untuk BSPK, konsentrasinya nanti di bidang sanitasi di perumahan dan permukiman kumuh. Sebetulnya ini sudah dilakukan di beberapa daerah untuk mencapai target bahwa pada 2024, Indonesia bebas daerah kumuh," kata Agus.

Kekhawatiran

Kegagalan mencapai target pada 2012 lalu dan tidak dijadikan evaluasi oleh Kemenpera sepertinya kembali terulang pada tahun ini. Prediksi sejumlah pihak yang meragukan kinerja Kemenpera bisa mencapai target 2013, yaitu menyalurkan dana FLPP untuk 350.000 rumah dengan total anggaran Rp 2,7 triliun, rasanya tidak meleset.

Bukan tanpa alasan jika keraguan itu muncul. Beragam aspek yang dianggap kendala sebetulnya masih sama dengan kendala-kendala sebelumnya, yaitu besaran uang muka, mahalnya biaya produksi seiring naiknya harga material bangunan, sedikitnya pasokan hunian untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), serta masih minimnya keterlibatan bank penyelenggara pembiayaan rumah bersubsidi ini.

Toh, waktu terus berjalan. Tahun 2014 sudah di depan mata. Tentu saja, Kemenpera bukan tidak menyadari kondisi ini dan merancang beragam program rumah murah untuk masyarakat, khususnya MBR. Pasalnya, angka backlog atau kekurangan rumah sebanyak 13,6 juta rumah, menurut data BPS, memang tidak juga berkurang hingga menutup tahun ini.

Khawatir? Tentu saja. Pasalnya, angka ini diprediksi bisa bertambah 800.000 unit per tahunnya, dan akan terus bertambah apabila pemerintah, terutama Kemenpera, tidak segera menemukan solusinya. Tentu saja, ini agar rapor kementerian ini tak lagi merah untuk menuntaskan persoalan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah.