Kompas.com - 12/12/2013, 16:21 WIB
Reklamasi pantai utara Jakarta dinilai pegiat lingkungan hidup akan merusak ekosistem dan menurunkan kualitas lingkungan hidup di sekitarnya. Selain itu, berpotensi menimbulkan banjir dan rob. KOMPAS / AGUS SUSANTOReklamasi pantai utara Jakarta dinilai pegiat lingkungan hidup akan merusak ekosistem dan menurunkan kualitas lingkungan hidup di sekitarnya. Selain itu, berpotensi menimbulkan banjir dan rob.
|
EditorLatief
JAKARTA, KOMPAS.com — Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo dengan tegas tidak akan memperpanjang lagi izin reklamasi pantai utara Jakarta. Jokowi akan melakukan kajian mendalam terlebih dahulu soal megaproyek itu.

Pasalnya, di atas pulau buatan itu, rencananya akan ada 500.000 tenaga kerja, 1 miliar meter kubik air bersih, serta sejumlah infrastruktur seperti bandar udara dan pelabuhan yang baru. Artinya, ia ingin proyek berpihak kepada rakyat, bukan developer.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Bagaimana kemudian nasib proyek-proyek yang akan dikembangkan di atas lahan reklamasi pantai utara Jakarta?

PT Agung Podomoro Land Tbk (APLN) sebagai salah satu yang akan mengembangkan proyek Pluit City di atas lahan reklamasi belum mengetahui pasti kebijakan Jokowi. Meskipun izin prinsip dan izin analisis mengendai dampak lingkungan (amdal) sudah dikantongi serta izin reklamasi masih dalam proses.

Hal tersebut disampaikan Sekretaris Perusahaan APLN, Justini Omas, kepada Kompas.com, Kamis (12/12/2013).

Menurut Justini, Agung Podomoro Land tetap yakin dapat membangun Pluit City karena saat ini izin reklamasi sedang diproses. Adapun izin (amdal) sudah terbit sejak 31 Juli 2013.

"Kami belum bisa berkomentar banyak terkait pernyataan Jokowi mengenai izin reklamasi yang tidak diperpanjang itu. Kami belum mendiskusikannya dalam rapat internal. Akan tetapi, kami yakin, proyek Pluit City dapat berjalan karena kami sudah melalui tahapan-tahapan prosedural perizinan," kata Justini.

Untuk diketahui, APLN melalui PT Muara Wisesa Samudera telah mengantongi izin amdal atas proyek Pluit City di depan garis pantai utara Jakarta. Dengan demikian, mereka tinggal menunggu izin reklamasi yang ditargetkan terbit sebelum 2013 berakhir. Bila semua perizinan keluar, APLN akan segera memulai pembangunan reklamasi.

Direktur Keuangan APLN Cesar de la Cruz mengatakan, amdal yang didasarkan pada Peraturan Pemerintah No 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan Hidup sangat penting. Amdal inilah yang menentukan apakah pembangunan reklamasi pantai utara Jakarta dapat dilakukan atau tidak.

"Dengan keluarnya amdal tersebut, maka kami tinggal menunggu izin reklamasi. Sebelum akhir tahun, pembangunan reklamasi akan segera dimulai," ujar Cesar kepada Kompas.com, di Jakarta, Rabu (31/7/2013).

APLN berencana menggarap megaproyek Pluit City seluas total 600 hektar di atas lahan reklamasi. Pluit City mencakup tiga pulau artifisial seluas masing-masing sekitar 160 hektar, 200 hektar, dan 240 hektar.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.