Warga Depok Harus Siap Antisipasi Banjir!

Kompas.com - 02/11/2013, 08:58 WIB

Tabita Diela,

Hilda B Alexander

Tim Redaksi

Tabita Diela

Penulis

Hilda B Alexander

Penulis

Lihat Foto

Jalan Raya Margonda, Depok, Jawa Barat, Kamis (10/10/2013). Jalan utama di kota ini tidak memiliki ruang hijau. Kondisi diperparah dengan kemacetan lalu lintas yang sering terjadi.(KOMPAS IMAGES / VITALIS YOGI TRISNA)

DEPOK, KOMPAS.com - Penghujung tahun di Indonesia identik dengan datangnya musim penghujan. Sayangnya, hujan yang seharusnya membawa berkah justru menjadi mimpi buruk bagi banyak kota di Indonesia, termasuk Depok. Bagaimana kondisi aktual dan kesiapan Kota Depok menghadapi siklus cuaca ini?

Wali Kota Depok, Nur Mahmudi Ismail, mengakui bahwa Kota Depok memiliki kawasan dengan struktur tanah berkontur. Ketinggiannya berada 42 meter di atas permukaan air laut. Dengan topografi seperti ini, tidak ada kemungkinan wilayah Depok tergenang atau banjir.

"Setiap konstruksi drainase juga harus diatur sedemikian rupa agar airnya bisa tergenang dan tidak terbuang. Kalau pun terbuang, airnya tidak mengandung limbah berbahaya. Jadi, air buangan tersebut diolah dahulu supaya kemudian dapat dimanfaatkan untuk kegiatan produktif lainnya seperti penyiraman dan lain-lain," papar Nur Mahmudi kepada Kompas.com, Jumat (1/11/2013).

Penanganan banjir secara komprehensif dan terintegrasi, menurutnya, sudah dan akan terus dilakukan. Di antaranya mengejar kewajiban penyediaan ruang terbuka hijau (RTH) kota yang saat ini masih mencapai 20 persen dari total luas wilayah 20.000 hektar.

Akan tetapi menurut Green advisor dan aritek lanskap Nirwono Joga upaya pemerintah Kota Depok sudah terlambat menyediakan langkah-langkah preventif menghadapi musim penghujan.

Satu-satunya langkah yang tepat untuk diambil pemerintah Kota Depok saat ini adalah menyediakan informasi evakuasi banjir yang hanya cocok dilakukan saat ini. Tahun depan, langkah tersebut sudah tidak lagi tepat. Jika kembali dilakukan, hanya akan membuktikan ketidaksiapan pemerintah.

"Jika upaya tersebut dilakukan sekarang, sudah pasti telat. Dua bulan tidak banyak yang bisa dilakukan. Apalagi, ini sudah dekat tutup anggaran. Kalau dimulai sekarang pun, tidak akan cukup waktu. Sistem penganggaran kita itu, pada 15 Desember menjadi akhir tutup anggaran 2013. Satu setengah bulan tidak realistis. Perlu tiga hingga empat bulan untuk memulai proyek," ujar Nirwono.

Menurutnya, lebih baik pemerintah memberitahu daerah-daerah mana yang rawan banjir atau genangan. Selain itu, waduk dan situ mana yang tanggulnya rawan jebol. Penduduk di lokasi-lokasi tersebut harus siap setiap saat. Kalau berdekatan dengan tanggul, RT dan RW harus mengantisipasi. Daripada tidak disiapkan apa-apa, tidak ada antisipasi. Dengan ini kita bisa meminimalisasi kerugian dan jatuhnya korban.

Untuk itu, lanjut Nirwono, keterlambatan Pemerintah Kota Depok mengantisipasi banjir, harapan perbaikan ada pada peran warga. Mereka harus lebih aktif melaporkan titik banjir kepada walikotanya. "Saat ini, warga memang sudah proaktif. Warga punya tugas untuk tidak buang sampah di saluran air, membersihkan saluran air di rumahnya, menggalakkan pembuatan sumur resapan air," ujarnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.