REI: Bahaya... Rencana BI Bisa Mematikan Sektor Properti!

Kompas.com - 30/09/2013, 20:20 WIB
Ilustrasi. ShutterstockIlustrasi.
Penulis Latief
|
EditorLatief
JAKARTA, KOMPAS.com - Real Estate Indonesia (REI) menilai, selain kekhawatiran akan sulitnya berproduksi yang berujung pada pengurangan karyawan atau PHK di sektor properti, aturan pengetatan KPR inden ini juga akan menghalangi hak-hak konsumen untuk mendapatkan akses perumahan. Muaranya, angka kekurangan (backlog) perumahan juga akan bertambah besar. 

Ketua Umum REI Setyo Maharso mengatakan, DPP REI akan mendesak Bank Indonesia untuk melonggarkan aturan kredit konstruksi atau menunda penerapan larangan pemberian KPR inden untuk rumah kedua dan seterusnya, minimal enam bulan ke depan sambil menunggu kesiapan bank dan pengembang.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Kalau diterapkan dadakan seperti ini ibaratnya mobil sedang melaju kencang, tapi tiba-tiba disuruh berhenti mendadak, tentu bahaya," ujar Setyo di Jakarta, Senin (30/9/2013).

Setyo mengatakan, penerapan pengetatan KPR inden dapat mematikan sektor properti secara perlahan-lahan. Pasalnya, KPR inden merupakan salah satu sumber pendanaan bagi pengembang lantaran tidak adanya kredit konstruksi.

Sebelumnya, Setyo juga menegaskan, jika aturan tersebut tetap dipaksakan, maka REI memperkirakan akan ada sekitar 180.000 tenaga kerja di sektor properti yang kehilangan pekerjaan. Akibat penerapan aturan KPR inden itu, akan ada banyak pengembang menengah bawah yang sulit melakukan pembangunan rumah. Pasalnya, selama ini KPR inden menjadi sumber permodalan, menyusul sulitnya mendapatkan kredit konstruksi pascakrisis moneter 1998.

"Sementara bagi pengembang besar, aturan ini juga akan menghentikan pasokan, sebab mayoritas bank memutuskan untuk tidak memproses dan melakukan akad kredit pasca-penerapan aturan tersebut hari ini," ujarnya.

Seperti diketahui, Bank Indonesia (BI) bakal memberlakukan perluasan aturan rasio pinjaman terhadap aset atau loan to value (LTV) kredit pemilikan rumah (KPR) dan kredit pemilikan apartemen (KPA) pada Oktober nanti. Rencananya, BI akan menurunkan jumlah kredit yang boleh diberikan bank untuk pembelian rumah dan apartemen menjadi 50 persen dan 60 persen.

Aturan LTV tersebut terpaksa diberlakukan karena beleid sebelumnya, yakni uang muka minimal 30 persen, tak dapat membendung meningkatnya kenaikan permintaan dan harga rumah, terutama rumah 20 meter persegi-70 meter persegi dan di atas 70 meter persegi.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal REI Eddy Hussy, mengatakan bahwa sebenarnya REI mendukung apapun kebijakan pemerintah yang ditujukan untuk memperbaiki ekonomi nasional, namun sebaiknya aturan-aturan itu dikomunikasikan kepada dunia usaha dan tidak diterapkan secara mendadak. Menurut dia, untuk menjaga spekulan misalnya, BI bisa membuat aturan berdasarkan capital gain saja.

"Misalnya, pembeli rumah yang menjual kembali rumahnya dalam waktu satu tahun itu akan dikenakan pajak yang lebih tinggi, dan terus ke atas semakin rendah. Apalagi, kebanyakan spekulan biasanya membeli dalam bentuk tunai, dan jarang membeli menggunakan KPR," katanya.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.