Kompas.com - 13/09/2013, 10:54 WIB
Ilustrasi: Kinerja pemerintah dinilai buruk dan tidak memuaskan. Pemerintah tidak mampu menjaga ketersediaan pasok rumah rakyat sebagai indikator berdayanya perekonomian Negara. shutterstock.comIlustrasi: Kinerja pemerintah dinilai buruk dan tidak memuaskan. Pemerintah tidak mampu menjaga ketersediaan pasok rumah rakyat sebagai indikator berdayanya perekonomian Negara.
|
EditorHilda B Alexander
JAKARTA, KOMPAS.com - Terkait kenaikan BI Rate 25 basis poin menjadi 7,25 persen, yang diyakini tidak akan menggoyang sektor perumahan, namun tetap saja Pemerintah harus menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik. Pemerintah harus mendorong dan menjaga pasokan rumah untuk kalangan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Pengamat properti Panangian Simanungkalit menyatakan, jika pemerintah mengabaikan ketersediaan rumah MBR, maka mimpi Indonesia menjadi pemain ekonomi global berpengaruh, tidak akan terwujud. Pemerintah seharusnya tidak cukup hanya terlena dengan proyeksi-proyeksi analis asing macam McKinsey Global Institute.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Posisi 7 besar dunia pada 2035, atau bahkan 4 besar dunia pada 2045 yang disebut McKinsey,  bisa dicapai bila keadilan sosial di bidang perumahan sudah terwujud. Karena perumahan tercukupi merupakan indikator paling tinggi tingkat kesejahteraan rakyat, selain pangan, sandang, pendidikan dan kesehatan," jelas Panangian kepada Kompas.com, di Jakarta, Jumat (13/9/2013).

Persoalan rumah rakyat, lanjut Panangian, adalah momok sekaligus bom waktu yang bisa mematahkan cita-cita menjadi Bangsa dan Negara berdaya ekonomi tinggi. Sejauh ini, kinerja pemerintah sangat buruk dan jauh dari memuaskan. Menteri Perumahan Rakyat (Menpera) tak berdaya dan sangat lemah dalam menjaga dan mendorong produksi rumah rakyat. Program pembangunan 1.000 menara rumah susun tak jelas, pasok rumah subsidi juga kendor.

Padahal, kebutuhan rumah setiap tahun sebanyak 800.000 unit. Sedangkan pasok yang tersedia hanya 150.000 unit. Jadi, terdapat defisit 650.000 unit per tahun, sehingga back log bertambah menjadi 15,65 juta pada tahun 2014 mendatang. Sebanyak 75 persen di antaranya beradal dari kebutuhan MBR.

"Pemerintah harus berkaca pada China. Negara ini menjadi negara adidaya karena rumah rakyatnya sudah cukup dipasok pemerintah. Lihat juga Singapura dan Malaysia. Kedua Negara ini sangat aman, karena kebutuhan rumah untuk rakyatnya pun sudah cukup disuplai pemerintah. Sebaliknya dengan Indonesia, rumah rakyat bukan agenda prioritas Pemerinta," tandas Panangian.

CEO dan Presiden Direktur Relife Property Group, pengembang perumahan kelas menengah bawah, Ghofar Rozaq Nazila, sependapat dengan Panangian. Menurutnya Kementerian Negara Perumahan Rakyat (Kemenpera), tidak memiliki cetak biru yang jelas dan berkesinambungan. 

"Terkesan tidak memahami peran, prioritas dan fungsinya. Sebaiknya Menpera berkumpul dengan semua pihak untuk mencari solusi jangka pendek, menengah dan panjang. Lalu memproduksi program perumahan rakyat yang menyentuh akar persoalan. Implementasikan program tersebut secara konsisten," ujar Ghofar.


Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.