Kompas.com - 31/05/2013, 17:51 WIB
EditorLatief

JAKARTA, KOMPAS.com - Kasus hukum pencemaran nama baik yang melibatkan PT Duta Pertiwi Tbk dan Khoe Seng Seng (Aseng) yang berujung denda Rp 1 miliar harusnya menjadi pelajaran bagi konsumen dan juga para pemain properti. Sebuah pelajaran, bahwa sesungguhnya status hukum properti strata title non-hunian, punya banyak potensi konflik.

Perseteruan antara kedua pihak itu berawal dari surat pembaca yang dimuat media massa nasional (Baca: Kasus Surat Pembaca Dilimpahkan ke Kejaksaan). Surat pembaca tersebut berisi keluhan Aseng atas status tanah dari properti yang dibelinya, yaitu kios di ITC Mangga Dua, Jakarta Utara.

Menurut Aseng, Duta Pertiwi mengklaim status tanah sebagai hak guna bangunan (HGB). Nyatanya, status tanah itu hanya diakui sebagai hak pengelolaan lahan (HPL) oleh Pemprov DKI Jakarta.

Tak terima nama baiknya dicemarkan, Duta Pertiwi kemudian melaporkan Aseng ke polisi atas pencemaran nama baik. Akhirnya, kasus tersebut sampai di Mahkamah Agung, yang memutuskan Aseng dikenakan hukuman dengan membayar denda Rp 1 miliar (Baca: Putusan MA Dinilai Belenggu Kebebasan Pers). Kemudian, pada Kamis lalu (30/5/2013) Aseng mengajukan mediasi agar bisa membayar denda dengan cara dicicil sebesar Rp 300.000 per bulan.

Waspada!

Nah, agar konsumen tidak mengalami kasus serupa Aseng, ada baiknya mempelajari apa dan bagaimana status hukum properti strata title non hunian atau kios dan perkantoran. Berikut potensi konflik yang perlu diwaspadai:

Selain status tanah HGB di atas HPL tersebut di atas, untuk properti strata title non hunian, masalah juga akan timbul tatkala pembentukan Perhimpunan Penghuni Rumah Susun (PPRS). Kriteria penghuni tidak tercakup dalam peraturan perundangan yang ada, karena untuk strata title non-hunian, satuan rumah susun (SRS) tidak dihuni 24 jam. Semantara itu, khusus untuk perkantoran terdapat kemajemukan, karena pegawai kantor secara gradual dapat selalu berubah, baik dari segi jumlah maupun personalianya.

Adapun untuk properti strata title campuran, pembentukan PPRS sangat sulit disatukan antara PPRS hunian, PPRS perkantoran dan PPRS pusat belanja/pertokoan. Bukan saja karena perbedaan pengunaan SRS-nya, juga heterogenitas penghuni baik dari segi sosial, ekonomi maupun budaya.

Di lain pihak, belum ada ketentuan khusus yang memberi peluang adanya beberapa PPRS dalam satu lingkungan properti strata title. Karena konstelasi bisnis yang selalu berubah, konsekuensinya ada beberapa fungsi properti yang diubah statusnya, dari yang sebelumnya properti strata title menjadi serviced apartment atau hotel.

Menurut Guru Besar Hukum Agraria Universitas Indonesia, Arie Sukanti Hutagalung dalam bukunya mengenai aspek hukum Satuan Rumah Susun, jika ini dilakukan hanya pada satu bangunan strata title yang meliputi satu lingkungan, maka akan terjadi ketimpangan pada pembentukan PPRS. Karena bangunan yang disewakan, seluruh Nilai Perbandingan Proporsional (NPP)-nya dimiliki pengembang sehingga mereka mempunyai suara mayoritas dalam menentukan kehidupan bersama dalam properti strata title.

Halaman:


Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.