Dibutuhkan Badan Khusus Perumahan yang Independen

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat properti dari Indonesia Property Watch (IPW) Ali Tranghanda mengatakan, dengan adanya bank tanah pemerintah akan lebih leluasa menyediakan hunian bagi rakyat berpenghasilan rendah (MBR). Lahan-lahan yang tersedia dapat dikaji dan diserahkan melalui sebuah badan bersifat independen dan profesional.

"Mengapa perlu badan khusus perumahan, karena badan itu akan memudahkan pemerintah merencanakan proritas program hunian untuk rakyat. Saat ini, kementerian perumahan yang ada masih bersifat fungsional, tidak bertindak operasional sehingga tidak ada kekuatan ketika melakukan pembangunan sendiri," ujar Ali kepada Kompas.com di Jakarta, Selasa (28/5/2013).

Di sisi lain, lanjut Ali, Perumnas tidak bersifat fungsional dalam kebijakan dan hanya sebagai operasional berdasarkan tanah-tanah yang ada. Dengan adanya badan khusus perumahan yang otonom ini, kata Ali, akan meningkatkan penyediaan hunian untuk rakyat.

"Yaitu dengan membuat blue print hunian rakyat sekaligus sebagai pengelola bank tanah dan melakukan pembangunan sesuai prioritas yang ada," kata Ali.

Tanpa bermaksud pesimis, Ali mengakui, diri prihatin melihat kondisi-kondisi program-program hunian rakyat yang telah ada saat ini. Menurut dia, rendahnya penyerapan KPR Fasiitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) bukanlah dikarenakan pemerintah kekurangan dana, melainkan pengembang swasta tidak banyak tertarik membangun rumah murah lantaran harga tanah sudah semakin tinggi sehingga semakin sulit mencari lahan dengan harga sesuai untuk dibangun rumah murah.

"Sampai saat ini tidak ada kebijakan strategis yang diambil Kemenpera untuk mengatasi backlog perumahan," katanya.

Seperti diberitakan sebelumnya, hingga triwulan I-2013, yaitu pada Januari-Maret, penyerapan rumah bersubsidi untuk masyarakat berpenghasilan rendah sebanyak 22.385 unit senilai Rp 1,121 triliun atau hanya 18,5 persen dari target pemerintah sebanyak 121.000 unit pada tahun ini. Total anggaran untuk penyerapan kredit pemilikan rumah (KPR) bersubsidi sebesar Rp 10 triliun yang dihimpun dari dana pemerintah Rp 7 triliun dan perbankan Rp 3 triliun.

Artinya? Target memenuhi kebutuhan masyarakat bawah untuk bisa punya rumah memang masih jauh dari harapan.