Kemenpera Harus Selesaikan Masalah Bantuan Stimulus Perumahan

Kompas.com - 08/03/2013, 11:44 WIB
EditorLatief

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Perumahan Rakyat harus segera menyelesaikan semua masalah terkait bantuan stimulus perumahan swadaya (BSPS) tahun anggaran 2012. Masalah BSPS tersebut salah satunya adalah pembayaran 100 persen kepada penerima BSPS berdasarkan Surat Keputusan (SK) yang telah dikeluarkan oleh Kemenpera.

"Kami meminta Kemenpera menyelesaikan semua urusan ini (BSPS 2012) paling lambat akhir Maret tahun ini," kata Wakil Ketua Komisi V Mulyadi dalam siaran pers tentang hasil rapat kerja antara Komisi V DPR dengan Kementerian Perumahan Rakyat di Gedung MPR/DPR di Jakarta, Jumat (8/3/2013).

Mulyadi mengatakan, Kemenpera juga harus segera menyelesaikan beberapa hal yang telah menjadi amanat Undang-Undang Nomor 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun. Beberapa hal itu meliputi persoalan  kelembagaan, kementerian, dan badan-badan pelaksana.

Hal terpenting pada rapat kerja kali ini, Komisi V DPR juga meminta Kemenpera, selain menyelesaikan pembayaran dana Bantuan Operasional (BOP) dan gaji Tim Pendamping Masyarakat (TPM), juga mempublikasikan seluruh nama Kepala Keluarga (KK) dan alamat penerima bantuan Program Rumah Swadaya berdasarkan SK Kemenpera Tahun Anggaran 2012. Komisi V juga mendesak Kemenpera agar struktur organisasi, personel, serta Tim Pendamping Masyarakat di masing-masing Kabupaten atau Kota dicantumkan pada website Kemenpera demi terciptanya transparansi dan akuntabilitas publik. Kemenpera juga perlu segera menindaklanjuti semua rekomendasi atas 33 temuan dari hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada semester I tahun 2012 dalam rangka mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel.

Seperti dilansir di Antara, ihwal permasalahan ini Menteri Perumahan Rakyat Djan Faridz sudah menjelaskan, bahwa hal tersebut sebenarnya telah ditindaklanjuti oleh Kemenpera. Hanya saja, kata Menpera, belum diproses oleh pihak BPK.

"Dari 33 temuan semester I tahun 2012, sebesar Rp 876 juta sudah disetor ke kas negara pada Januari 2013, namun belum dilakukan pemutakhiran di BPK. Hal itu karena pemutakhiran baru akan dilakukan di semester I/2013," ujarnya.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Nongsa D-Town Diresmikan, Ada Pusat Film dan Animasi Ala Hollywood

Nongsa D-Town Diresmikan, Ada Pusat Film dan Animasi Ala Hollywood

Berita
Daliana Suryawinata, Satu-satunya Arsitek Perempuan Indonesia yang Masuk Daftar Architizer A+A Awards

Daliana Suryawinata, Satu-satunya Arsitek Perempuan Indonesia yang Masuk Daftar Architizer A+A Awards

Arsitektur
Saltmine Raup Pendanaan Seri A Senilai Rp 285 Miliar

Saltmine Raup Pendanaan Seri A Senilai Rp 285 Miliar

Perkantoran
Perluas Jangkauan Pasar, ACP Tunjuk Travelio Kelola LRT City Ciracas

Perluas Jangkauan Pasar, ACP Tunjuk Travelio Kelola LRT City Ciracas

Apartemen
Tingkatkan Minat Baca, Lotte Renovasi Tiga Perpustakaan Sekolah di Jakarta

Tingkatkan Minat Baca, Lotte Renovasi Tiga Perpustakaan Sekolah di Jakarta

Fasilitas
Setelah PPN, Pengembang Minta BPHTB Diturunkan Jadi 2,5 Persen

Setelah PPN, Pengembang Minta BPHTB Diturunkan Jadi 2,5 Persen

Berita
Krakatau Bandar Samudera dan KAI Siapkan Infrastruktur Logistik Terintegrasi

Krakatau Bandar Samudera dan KAI Siapkan Infrastruktur Logistik Terintegrasi

Kawasan Terpadu
Pertama Kali dalam Sejarah Beli Rumah Bebas PPN, REI: Harus Dimanfaatkan Konsumen

Pertama Kali dalam Sejarah Beli Rumah Bebas PPN, REI: Harus Dimanfaatkan Konsumen

Berita
Mata Air Hilang akibat Proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung, Ini Tanggapan KCIC

Mata Air Hilang akibat Proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung, Ini Tanggapan KCIC

Berita
Masuki Tahap Akhir, Konstruksi Tol Cengkareng-Kunciran Tuntas Maret 2021

Masuki Tahap Akhir, Konstruksi Tol Cengkareng-Kunciran Tuntas Maret 2021

Berita
Restorative Justice Tata Ruang Diterapkan, Ahli: Berkaitan dengan Pemulihan

Restorative Justice Tata Ruang Diterapkan, Ahli: Berkaitan dengan Pemulihan

Kawasan Terpadu
[POPULER PROPERTI] Lintasan Balap MotoGP The Mandalika Mulai Diaspal

[POPULER PROPERTI] Lintasan Balap MotoGP The Mandalika Mulai Diaspal

Berita
Pemerintah Terapkan Restorative Justice bagi Pelanggar Tata Ruang, Apa Itu?

Pemerintah Terapkan Restorative Justice bagi Pelanggar Tata Ruang, Apa Itu?

Kawasan Terpadu
PPN Rumah Rp 2 Miliar-Rp 5 Miliar Didiskon Pemerintah 50 Persen

PPN Rumah Rp 2 Miliar-Rp 5 Miliar Didiskon Pemerintah 50 Persen

Berita
Siap-siap, Pemerintah Bakal Guyur Insentif Sektor Hotel, Kafe dan Restoran

Siap-siap, Pemerintah Bakal Guyur Insentif Sektor Hotel, Kafe dan Restoran

Berita
komentar di artikel lainnya
Close Ads X