Dijanjikan...50 "Twin Block" Rusunawa untuk Buruh!

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) akan membangun 50 twin block rumah susun sederhana sewa (rusunawa) untuk para pekerja dan buruh di kawasan industri daerah Jabodetabek. Pembangunan 50 twin block tersebut akan dilaksanakan secara merata di sejumlah kawasan industri yang ada di wilayah Jabodetabek.

Menteri Perumahan Rakyat Djan Faridz mengatakan, dua twin block rusunawa diperkirakan akan menampung sedikitnya 1.000 orang pekerja dengan kapasitas layak huni. Pembangunan rusunawa itu nantinya akan menggunakan lahan fasum dan fasos di sekitar kawasan industri yang bersangkutan.

Berdasarkan hasil rapat koordinasi dengan Menakertrans Muhaimin Iskandar dan sejumlah ketua serikat buruh di kantor Kemenpera, Jakarta, Kamis (5/4/2012) lalu, disepakati bahwa rusunawa yang dibangun tahun ini diperuntukkan terlebih dahulu untuk yang belum menikah. Mereka yang telah menikah diupayakan tinggal di rumah tapak.

"Kami merencanakan pada tanggal 1 Mei mendatang yang juga bertepatan dengan Hari Buruh Sedunia, Bapak Presiden bisa meresmikan sebanyak 20 twin block rusunawa pekerja di Batam. Selain itu, pada bulan depannya juga meletakkan batu pertama proyek pembangunan 12.000 rumah tapak pekerja dan buruh di Jawa tengah," kata Djan, Senin (9/4/2012), di Jakarta.

 Pembangunan rusunawa itu nantinya akan melibatkan Perumnas, Jamsostek serta Pemerintah daerah setempat apabila mereka telah membentuk SKPD perumahan di daerahnya masing-masing. Selain itu, jika memang di kawasan industri tidak memungkinkan untuk dibangun rusunawa, Kemenpera juga merencanakan pembangunan rusunawa di sekitar stasiun kereta api sehingga mengurangi mobilitas para pekerja.

Sementara itu, dalam siaran pers di Jakarta Menakertrans Muhaimin Iskandar menyatakan pihaknya mendukung pembangunan rusunawa pekerja di kawasan industri di Indonesia. Muhaimin mengatakan, setidaknya ada tiga isu utama menjadi perhatian utama Pemerintah terhadap keberadaan para buruh. Pertama masalah peningkatan upah buruh. Kedua tentang penyediaan perumahan serta sarana transportasi yang memadai serta jaminan sosial bagi buruh.

"Adanya program ini juga menjadi wujud perhatian pemerintah terhadap peningkatan kesejahteraan buruh," ungkapnya.

Hal senada juga disampaikan Ketua Umum Serikat Pekerja Nasional, Bambang Wirahyoso. Menurutnya pemerintah ke depan diharapkan tidak hanya memperhatikan perumahan bagi PNS saja, akan tetapi rumah untuk para pekerja dan buruh juga harus diperhatikan.