Kemenpera Kucurkan FLPP Rumah PNS di Daerah

JAKARTA, KOMPAS.com -  Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) siap mengucurkan bantuan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) untuk membantu pembiayaan KPR perumahan pegawai negeri sipil (PNS) di daerah. Adanya bantuan FLPP ini diharapkan bisa membantu para PNS di daerah untuk memiliki rumah yang dibangun oleh pemerintah daerah (Pemda) setempat.

Deputi Bidang Pembiayaan Kemenpera Sri Hartoyo mengungkapkan, Kemenpera akan tetap berkomitmen untuk mendorong serta membantu Pemda dalam program pembangunan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Salah satunya adalah melalui bantuan pembiayaan perumahan melalui FLPP.

“Kami siap memberikan bantuan FLPP untuk mendukung perumahan PNS di daerah,” ujar Sri Hartoyo saat menerima kunjungan Walikota Tarakan dalam rangka Rapat Koordinasi Rencana Pembangunan dan Model Pembiayaan Perumahan PNS di Kota Tarakan Provinsi Kalimantan Timur di Kantor Kemenpera, Jakarta, Kamis (17/3) siang.

Hadir dalam kegiatan tersebut sejumlah perwakilan dari Deputi Bidang Pembiayaan, Deputi Bidang Perumahan Formal, Deputi Perumahan Swadaya, Deputi Pengembangan Kawasan yang menjelaskan program dari Kemenpera. Sedangkan perwakilan dari Pemkot Tarakan seperti Sekda, Dinas Pendapatan, Dinas Pengelolaan Aset dan Keuangan, Badan Pertanahan, Bagian Pemerintah dan Pembangunan, BPD Kaltim, Perum Perumnas Regional V di pimpin oleh Walikota Tarakan H Udin Hianggio.

Menurut Sri Hartoyo, bantuan FLPP tersebut akan diberikan sepanjang para Pemda bisa memenuhi kriteria PNS serta kelompok sasaran yang akan menerima bantuan tersebut. Beberapa kriteria tersebut adalah mereka memiliki penghasilan di bawah Rp 2,5 juta dan belum pernah menerima bantuan subsidi pemerintah. Selain itu tipe rumah yang dibangun berukuran 36 meter persegi sesuai UU Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Sri Hartoyo menerangkan, Kemenpera juga mengimbau Bank Pembangunan Daerah (BPD) di daerah, khususnya di Kalimantan Timur untuk ikut serta dalam program FLPP ini. Untuk itu, dirinya berharap BPD bisa memasukkan program tersebut dalam rencana bisnis mereka ke depan.

Lebih lanjut, imbuh Sri Hartoyo, Pemda juga diminta untuk memperjelas status kepemilikan tanah sehingga proses pembangunan perumahan di atas lahan yang ada tidak menghadapi masalah dikemudian hari. Jika hal itu telah dilakukan dengan baik Kemenpera akan membantu dalam penyediaan prasarana, sarana dan utilitas (PSU) perumahan seperti jalan, saluran air dan listrik.

“Sejak diluncurkan pada tahun 2010 lalu, FLPP telah berhasil membiayai sekitar 14.000 unit rumah sejahtera tapak dan 1.600 unit rumah sejahtera susun. Tentunya jika Pemda responsif dan ada dukungan BPD, program ini akan membiayai lebih banyak perumahan di daerah,” harapnya.

Sementara itu, Walikota Tarakan H Udin Hianggio menyatakan, Pemerintah Kota Tarakan sangat mendukung program Kemenpera di daerahnya. Saat ini, pihaknya tengah berencana membangun sebanyak 1.500 unit rumah untuk masyarakat dan PNS pada tahun 2011.

“Pemkot Tarakan berencana membangun sebanyak 1.500 unit rumah untuk masyarakat dan PNS. Luas lahan yang telah kami sediakan sekitar 136 hektar untuk lokasi pembangunan perumahan tersebut. Mudah-mudahan bisa segera terealisir,” katanya.

Untuk mewujudkan program itu, kata Udin Hianggio, dirinya berharap Kemenpera bisa membantu para PNS untuk pembiayaan perumahan KPR. Dengan demikian, para PNS bisa memperoleh angusran rumah yang murah dan terjangkau. (*/KSP)