Pemerintah Belum Bisa Merealisasi

Kasus disegelnya Rusun Kalibata Residence adalah contoh dimana pemda dan pengusaha tidak menepati janjinya. Pemprov DKI Jakarta menyegel Kalibata Residence karena pengembangnya belum punya IMB.

Wakil Manajer Umum Penjualan PT Pradani Sukses Abadi Fransiskus Afong, dalam wawancara dengan Kompas saat penyegelan, mengakui pihaknya baru memiliki SIPPT dan belum memiliki IMB. Namun, pihaknya sudah mengurus semua izin sejak lama dan sampai saat ini belum kunjung selesai.

”Kami meluncurkan produk rusunami ini ke masyarakat sejak Mei 2008. Kami sudah mengurus semua perizinan yang diperlukan sejak awal, tetapi masih belum juga dikeluarkan,” kata Afong.

”Pengembang mungkin merasa dia menjalankan tugas negara, jadi main bangun saja walaupun izin belum di tangan. Namun, izin yang kelamaan prosesnya akan membuat pengusaha rugi. Harga bahan bangunan kan naik terus, kalau mereka tidak memulai membangun tentu mereka tidak bisa menjual dengan harga yang telah dipatok pemerintah, yakni Rp 144 juta,” kata Zulfi.

Janji lain yang tidak ditepati pemerintah adalah pembangunan infrastruktur, seperti air, listrik, sekolah, transportasi, dan pasar. ”Pemprov DKI Jakarta dulu berjanji akan membuatkan lift untuk rusunami di Kemayoran. Namun, hingga kini belum teralisasi,” kata Zulfi.

Selain itu, meski telah menjanjikan subsidi, ternyata Pemerintah juga mengenakan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Pajak itu membuat harga penjualan tidak bisa dipatok di angka Rp 144 juta.

”Program yang bagus ini untuk masyarakat hancur karena Pemerintah ingkar janji,” kata Zulfi. (LKT/ARN)