"Green Property" Kurang Dukungan Pemerintah

JAKARTA, KOMPAS.com - Semangat untuk mewujudkan 'green property' dari pemerintah dinilai setengah-setengah. Pasalnya, tidak ada dukungan yang memadai dari pemerintah kepada para pengembang untuk sungguh-sungguh mewujudkan konsep hijau pada produk-produknya.

Pengajar Arsitektur Landscape Universitas Trisakti Nirwono Joga mengatakan kurangnya dukungan pemerintah melalui Kementerian Perumahan Rakyat inilah yang menyebabkan juga nilai dari para peserta Green Property Awards 2010 menurun.

"Pengembang masih berupaya sendiri. Belum ada dukungan pemerintah untuk mewujudkan green property sehingga lebih lambat," ungkapnya di Hotel Manhattan, Jakarta, Selasa (15/12/2010).

Nirwono mengatakan, pemerintah bisa memberikan dukungan melalui insentif kepada para pengembang yang sudah menerapkan standar konsep hijau pada produknya. Jadi, bukan melalui reward and punishment.

Pasalnya, ia menilai, para pengembang justru akan makin terpacu untuk memberikan hal yang terbaik untuk memperoleh insentif. Nirwono mencontohkan, Menteri Perumahan Rakyat bisa berkoordinasi dengan Menteri Keuangan untuk bisa memberikan diskon pajak bumi dan bangunan kepada para pengembang yang tidak membangun perumahan di atas lahan gambut atau rawa.

Lalu, kementerian juga bisa bekerja sama dengan Kementerian ESDM untuk memberi insentif terhadap penggunaan solar bagi para pengembang di Depok yang menerapkan sistem pengelolaan sampah terpadu (sipesat).

"Pengembang dikasih insentif yang menarik. Enggak perlu dikasih aturan-aturan yang njlimet. Dia kan butuh kebebasan perizinan, bebas dari korupsi. Intinya dia bisa menghemat," tambahnya.

Nirwono mencatat, saat ini, baru 20 persen pengembang yang sungguh-sungguh menerapkan konsep green property. "Jangan langsung percaya pada kata-kata 'green'. Jangan langsung percaya. Cek siapa pengembangnya, cek ke lokasi juga," tambahnya.