Hanya Miring di Bawah 1 Derajat, Kok DPR Heboh?

Penurunan ini diakibatkan volume pengambilan air tanah hingga lapisan akuifer yang dilakukan terus-menerus tanpa ada pengisian kembali. Semakin ke utara, tingkat eksploitasi air tanahnya semakin tinggi.

Berkurangnya air tanah itulah yang menyebabkan penurunan tanah yang lingkupnya kawasan. Menurut peneliti BPPT, Samsuhadi Samoen, penurunan muka tanah di Jakarta antara satu kawasan dan yang lain tidak merata.

Penurunan tanah di Jakarta yang terdiri dari tanah endapan diikuti oleh intrusi atau perembesan air laut dari utara yang terus bergerak masuk ke darat. Intrusi di kawasan selatan, menurut Samsuhadi, susah terdeteksi karena bercampur dengan air purba yang juga asin yang meluas hingga ke Bogor.

Pengukuran kondisi
Peraturan berwujud UU No 28/2002 mengharuskan setiap pengelola gedung bertingkat di Indonesia memeriksa kondisi gedung terhadap empat aspek tersebut.

Untuk itu, perlu ada dokumentasi gambar teknis struktur dari setiap gedung. Di Jakarta, yang paling pesat pembangunan gedung-gedung tingginya, hingga kini belum memiliki sistem informasi bangunan (building information system) yang menyimpan semua data tersebut.

Pariatmono, yang juga Kepala Pusat Informasi Riset Bencana Alam, menegaskan, informasi ini penting untuk simulasi dan skenario kebencanaan, terutama ketahanan gedung, terhadap gempa. Ketiadaan dokumen ini mempersulit pemecahan masalah dan perbaikan gedung.

Menurut Hari Sasongko, Ketua Badan Pengawasan Pembangunan DKI Jakarta, dokumen teknis setiap bangunan yang mendapat izin mendirikan bangunan di Jakarta sebenarnya tersimpan di Dinas Arsip DKI.

Dokumen itu meliputi gambar konstruksi struktur bawah dan atas, desain arsitektur, serta instalasi di dalam bangunan yang terdiri dari kelistrikan dan perpipaan serta akses transportasi di dalam gedung. Di DKI kini ada lebih dari 700 gedung di atas delapan lantai. Kelayakan bangunan di DKI diperiksa pengkaji teknis setiap lima tahun. Gedung pemerintah diperiksa Kementerian PU.

Audit bangunan
Berdasarkan UU No 28/2002, lanjut Pariatmono, semua gedung seharusnya diaudit untuk standardisasi. Kini belum ada perusahaan yang menangani audit prasarana gedung.

Hal lain yang harus dilengkapi adalah peta zonasi untuk gempa skala mikro. Dari kajian, diketahui daerah yang terbanyak korbannya adalah sekitar Jakarta Utara. Selain itu, pembuatan rute darurat juga diprioritaskan di Jakarta Pusat, lokasi pusat pemerintahan.

Untuk itu, perlu skenario akses mencapai daerah itu dalam periode emas, yaitu 1-2 jam. Jalur evakuasi perlu ditentukan dan diamankan. Jalur tersebut harus diperkuat agar tetap berfungsi pascabencana.

Pemasangan akselerometer di gedung-gedung bertingkat diperlukan untuk mengetahui kinerja gedung terhadap beban dinamis, termasuk gempa.

Jika ada akselerometer, dapat diketahui perilaku dinamis gedung, apakah sama atau tidak dengan analisis dinamis seperti yang telah dilakukan sebelum gedung dibangun. Hingga kini, sayangnya belum ada panduan cara memasang akselerometer di gedung tinggi. Pemasangan akselerometer di Gedung BPPT oleh Kementerian Riset dan Teknologi, antara lain, ditujukan untuk membuat panduan semacam itu, ujar Pariatmono. (KOMPAS Cetak)