Deplu Larang Pengiriman Mujahid ke Palestina

JAKARTA, JUMAT — Terkait dengan rencana pengiriman relawan untuk berperang (mujahid) dari beberapa ormas Islam, Departemen Luar Negeri RI tak menyetujui bila warga negaranya dengan sengaja akan menuju wilayah konflik di Palestina.

Demikian dikatakan Juru Bicara Deplu RI Teuku Faizasyah kepada Kompas.com di Jakarta, Jumat (2/1). "Pemerintah menghargai ekspresi simpati terhadap serangan Israel tersebut, tetapi kita sudah berbicara pada Pemerintah Palestina secara langsung, apa yang menjadi kebutuhan mereka itu adalah bantuan kemanusiaan berupa obat-obatan atau bahan makanan, dan yang terpenting sekarang dana karena bisa dibelanjakan untuk kebutuhan mereka," tutur Faiza.

Faizasyah mengatakan, bila memang pengiriman laskar tersebut dilakukan, pemerintah justru menyangsikan mereka dapat masuk ke Palestina. "Secara faktual untuk masuk ke wilayah Gaza itu sulit, bantuan kemanusiaan yang masuk saja masih terbatas, apalagi pintu masuk melalui Mesir masih memakai akses buka tutup, ini justru membahayakan jiwa warga negara kita bila berangkat ke wilayah konflik seperti itu, maka kita melarangnya," ujarnya.

Saat ini, dikatakan Faizasyah, pengiriman bantuan tim medis dan obat-obatan sudah dilakukan secara terus-menerus. "Kalau pemerintah melihatnya dari sisi kebutuhan mendesak, sifatnya bantuan kemanusiaan dalam bentuk uang yang diperlukan sekarang," katanya.

Soal permintaan beberapa ormas Islam untuk menempatkan pasukan TNI di wilayah konflik. Deplu mengatakan tak akan melakukan hal itu. "Kalau sekitar 800 personel TNI yang ditempatkan sebagai pasukan perdamaian di Lebanon itu kan seizin Dewan Keamanan PBB," tuturnya.