Pemerintah Butuh Dana Besar untuk Pengembangan Air Minum dan Sanitasi

Demikian diungkapkan Djoko Kirmanto pada acara Stakeholder’s Forum (SF) di Grand City Convex, Surabaya, Rabu (21/5/2014). Hal tersebut tertuang dalam UU No 17 tahun 2007 tentang RPJP 2005-2025. Namun, untuk mewujudkannya, pemerintah butuh dana tidak sedikit.

"Untuk mencapai target akses universal pada 2019 Indonesia membutuhkan sekitar Rp 274,8 triliun atau sekitar 27 miliar USD untuk pengembangan air minum, sedangkan untuk pengembangan sanitasi layak dibutuhkan Rp 385,3 triliun atau sekitar 39 miliar USD," kata Djoko.

Menurut Djoko, dana sebesar itu tidak bisa hanya ditanggung oleh pemerintah sendiri. Pemerintah membutuhkan bantuan pemangku kepentingan lain, seperti pemerintah daerah, pengelola air minum dan sanitasi, pihak swasta, bank, lembaga internasional, negara donor, serta masyarakat luas.

Selain itu, Djoko juga sempat mengatakan bahwa pemerintah tidak hanya membutuhkan pembiayaan, namun juga teknologi inovatif. Inovasi tersebut ditujukan bagi penguatan kelembagaan, serta keberlanjutan penyediaan air baku.

Menurut data BPS tahun 2013, sebanyak 67,73 persen penduduk Indonesia sudah memiliki akses menuju air minum yang aman. Jumlah itu meningkat 29,97 persen dari capaian tahun 1993 sebesar 37,73 persen. Sementara itu, pada capaian akses sanitasi masyarakat Indonesia pada 2013 sudah mencapai 59,71 persen atau meningkat 34,9 persen dari capaian 1993, yaitu 24,81 persen. Berdasarkan data tersebut terungkap, bahwa masih ada jarak cukup jauh hingga mencapai 100 persen.

Untuk itu, berbagai langkah sudah harus dilakukan untuk memenuhi ambisi pemerintah. Salah satunya, pertukaran teknologi, pembahasan isu seputar air dan sanitasi, serta peningkatan kompetisi pihak yang terkait.

Peran Indonesia

Penyelenggaraan Stakeholder’s Forum (SF) of Indonesia International Water Week 2014 mulai Rabu (21/5/2014) hingga Jumat (23/5/2014) di Surabaya terasa relevan dan perlu. Kegiatan SF dilakukan sebagai langkah awal menghimpun isu dan solusi kreatif menghadapi target MDGs 2015 serta memberikan kontribusi agenda air minum dan sanitasi pada Preparatory Meeting Habitat Asia Pacific Region yang akan diadakan 2015 mendatang di Indonesia.

Direktur Jenderal (Dirjen) Cipta Karya, Kementerian PU Imam S. Ernawi mengatakan, Indonesia perlu lebih berperan dalam menyiapkan berbagai strategi dan membangun komunikasi antar Negara melalui berbagai forum-forum di Asia Pasifik. Indonesia International Water Week merupakan salah satunya. Lewat forum tersebut, Imam juga "menyentil" tujuan pemerintah mewujudkan permukiman berkelanjutan.

Senada dengan Imam, Direktur Pengembangan Air Minum Ditjen Cipta Karya Kementerian PU Danny Soetjiono juga menyatakan hal serupa. Menurut Danny, ajang tersebut akan jadi sumber pertukaran ilmu. Dengan kemasan menarik, Danny pun berharap acara tersebut sarat hasil.

“Kegiatan ini bertujuan untuk mengelaborasi isu-isu air dan sanitasi khususnya di Asia-Pasifik, meningkatkan kompetensi sumber daya manusia melalui pertukaran ilmu dan pengalaman dalam pelayanan air dan sanitasi serta pengembangan teknologi, memberi berbagai masukan terkait isu-isu global tentang air dan sanitasi khususnya di kawasan Asia-Pasifik maupun dalam forum internasional," ujar Danny.

"Secara teknis, SF-2014 akan dikemas dengan cara yang lebih praktis dan high-techagar seluruh peserta bisa lebih aktif dan saling terhubung dengan kelas/meja diskusi lain," tambahnya.