Bisa Ditempuh Jalur Laut, Ini Negara yang Berbatasan dengan PLBN Serasan

Oleh karena itu, dalam pelaksanaan pembangunannya, dibutuhkan perhatian khusus dengan tetap memperhatikan regulasi bangunan gedung negara dan hijau demi memudahkan operasional dan pemeliharaannya.

Namun, keberadaan PLBN Terpadu Serasan memiliki nilai strategis sebagai beranda terdepan Indonesia karena berbatasan langsung dengan Vietnam dan Kamboja di sebelah utara, serta Singapura dan Malaysia bagian barat dan timur.

Ke depan, pembangunan kawasan perbatasan PLBN Terpadu Serasan tidak hanya bangunan pos lintas batas saja, tetapi juga Kantor Syahbandar untuk mendukung pengawasan transportasi laut. 

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan, pembangunan kawasan perbatasan merupakan instruksi Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam mendukung kegiatan sosial-ekonomi masyarakat sebagai beranda terdepan Indonesia.

"Pengembangan PLBN tidak hanya menjadi kebanggaan Indonesia sebagai bangsa besar, tetapi yang terpenting sekali adalah fungsi pertahanan keamanan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru di wilayah perbatasan," terang Basuki dikutip dari siaran pers, Sabtu (19/06/2021).

Pembangunan PLBN ini diharapkan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru di wilayah perbatasan atau dikenal dengan 3T (terdepan, terluar dan tertinggal).

Hal ini juga melaksanakan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan 11 Pos Lintas Batas Negara Terpadu dan Sarana Prasarana Penunjang di Kawasan Perbatasan.

Hingga kini, progres pembangunan PLBN Terpadu Serasan telah mencapai 31,02 persen.

Untuk meningkatkan kualitas layanan PLBN, dibangun berbagai fasilitas seperti gudang barang, transit, mess dan wisma pegawai.

Kemudian, kantor administrasi, tower air, tempat cuci mobil, 4 rumah dinas, pos jaga, power house, tempat pengelolaan sampah, rumah pompa air, dan bangunan penunjang lainnya.

Adapun total nilai kontrak pembangunan PLBN Serasan sebesar Rp 133,1 miliar yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dengan skema multi-years contract (MYC) atau kontrak tahun jamak 2020-2022.