400 Warga Samosir Dapat Bantuan Rumah Swadaya Rp 8 Miliar

Total anggaran yang disalurkan untuk pelaksanaan program yang dikenal dengan istilah bedah rumah di Kabupaten Samosir senilai Rp 8 miliar.

Program BSPS merupakan salah satu program perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang langsung bersentuhan dan sangat membantu masyarakat yang saat ini tinggal di rumah tidak layak huni.

"Melalui penyaluran bantuan Program BSPS ini kami ingin meningkatkan kualitas RTLH agar lebih layak huni, sehat dan nyaman bagi masyarakat,” kata Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR, Khalawi Abdul Hamid dalam keterangan yang dikutip Kompas.com, Senin (14/06/2021).

Khalawi menerangkan, Program BSPS pada dasarnya merupakan bantuan stimulant dari pemerintah yang disalurkan kepada masyarakat agar mereka bisa berswadaya dalam membangun rumahnya.

Proses pembangunannya dilaksanakan secara berkelompok dan merata di seluruh wilayah Indonesia dari Sabang sampai Merauke.

Melalui Program BSPS ini kami juga ingin Kembali mendorong semangat gotong royong antar masyarakat.

"Jadi nantinya warga penerima bantuan Program BSPS dibentuk kelompok-kelompok dengan pendampingan dari Tenaga Ahli Program BSPS sehingga mereka saling bantu membantu dalam pelaksanaan pembangunan di lapangan,” terangnya.

Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan (P2P) Sumatera II, Rusli menambahkan, penyerahan buku tabungan merupakan salah satu rangkaian dari kegiatan Program BSPS yang dilakukan untuk mempermudah penyaluran dana ke para penerima bantuan.

Dalam Program BSPS ini masyarakat dituntut untuk berperan aktif dalam pelaksanaan perbaikan rumahnya.

“Tahun ini Kabupaten Samosir mendapatkan alokasi Program BSPS untuk 400 warga yang tinggal di RTLH. Pelaksanaan Program BSPS di Kabupaten Samosir dilaksanakan di empat kecamatan dan 11 desa," kata Rusli.

Masing-masing penerima bantuan akan mendapatkan dana sebesar Rp 20 juta dengan rincian Rp 17,5 juta untuk pembelian material bangunan dan Rp 2,5 juta untuk upah tukang melalui dua tahapan.

Adapun beberapa poin penting juga disampaikan bahwa dalam pelaksanaan di lapangan adalah masyarakat penerima bantuan tidak dipungut biaya apapun.

Mereka berhak menerima material bangunan dengan kualitas yang baik sesuai yang telah disepakati oleh toko material bangunan yang mereka tunjuk berdasarkan kesepakatan kelompok.