Bangun Rumah dari Dana Infaq, Pemkot Prabumulih Dapat Bantuan Pusat

"Kota Prabumulih telah memiliki program perumahan yang cukup baik dan kami siap memberikan dukungan pemenuhan kebutuhan rumah,” kata Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR Khalawi dalam siaran pers, Rabu (02/06/2021)

Menurut Khalawi, pemerintah akan terus mendorong pelaksanaan pembangunan hunian layak bagi masyarakat melalui Program Sejuta Rumah (PSR).

Rumah yang huni merupakan salah satu kebutuhan dasar yang harus dipenuhi. Oleh karena itu, Pemda juga harus memiliki kebijakan yang mendukung program perumahan serta melakukan inovasi dan sinergi antar pemangku kepentingan bidang perumahan.

"Jika masalah rumah di daerah dapat tertangani dengan baik, maka secara tidak langsung masyarakatnya juga akan lebih sejahtera dan sehat,” tambah Khalawi.

Sementara itu, Walikota Prabumulih Ridho Yahya mengungkapkan selama ini telah melaksanakan pembangunan perumahan dan selalu mendukung PSR.

Bahkan, di daerah Prabumulih, pemerintah kota juga mengumpulkan dana pembangunan perumahan untuk masyarakat melalui dana infaq pegawai.

ASN di Pemkot Prabumulih yang bergaji Rp 3 juta menyisihkan Rp 100.000, penghasilan Rp 2 juta sekitar Rp 60.000, penghasilannya Rp 1 juta memberikan infaq Rp 10.000.

"Melalui pengumpulan dana infaq PNS tersebut, kami mampu membangun 10 rumah baru untuk orang miskin per bulan. Jadi total rumah yang kami bangun per tahun sekitar 120 rumah,” papar Ridho.

Setelah program tersebut berjalan ternyata banyak tanggapan positif dari rekan-rekan baik di  lingkungan pemerintahan maupun sektor swasta.

Misalnya dukungan dari anggota DPRD membantu pembangunan sebanyak 6 rumah per bulan, dari BRI, Bank Sumsel, Kepolisian dan seluruh elemen membantu.

Pihak swasta juga menyalurkan CSR semua untuk program perumahan.

Saat ini, Pemkot Prabumulih tengah memikirkan bagaimana masyarakat yang tidak punya penghasilan tidak tetap seperti pemulung, tukang becak, gerobak angkong dan disabilitas untuk mendapatkan bantuan serupa.

Salah satunya dengan dana APBD serta menyiapkan tanah dan mengajukan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dari Kementerian PUPR.

Bantuan Rp 20 juta yang terdiri dari Rp 17,5 juta untuk bahan bangunan dan Rp 2,5 juta untuk upah tukang.

“Kami masih butuh sekitar 700 untuk MBR dan 183 rumah untuk mereka yang penghasilannya tidak tetap sehingga total 883 rumah," ujar Ridho.