Bedah 1.045 Rumah Tak Layak Huni di Riau, Pemerintah Anggarkan Rp 28,1 Miliar

Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR Khalawi Abdul Hamid mengatakan, BSPS merupakan bagian dari Program Sejuta Rumah.

"Bantuan bedah rumah ini adalah wujud nyata kehadiran pemerintah untuk meningkatkan kualitas rumah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) untuk meningkatkan rumahnya secara swadaya menjadi lebih layak huni," kata Khalawi dalam keterangan tertulis yang dikutip Kompas.com, Selasa (18/5/2021).

Khalawi menambahkan, telah diterjunkan petugas dari Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera III dengan melaksanakan pendampingan pembentukan Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman (Pokja PKP).

Selain itu, mereka juga membantu menyusun dokumen RP3KP yang mendorong pembangunan agar lebih tepat guna, tepat waktu dan tepat sasaran.

"Kami harap dengan bantuan Program BSPS ini pemerintah daerah dalam mengurangi RTLH di daerah," harap Khalawi.

Berdasarkan data Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera III terdapat 1.405 unit RTLH akan mendapatkan bantuan program BSPS. RTLH tersebut tersebar di 10 Kota/Kabupaten dan 93 desa.

Sebaran Program BSPS berada di Kabupaten Kampar 750 unit, Kabupaten Indragiri Hilir 90 unit, Kabupaten Kuantan Singingi 75 unit, Kabupaten Pelalawan 60 unit, dan Kabupaten Rokan Hulu 30 unit.

Selain itu juga dilaksanakan di Kabupaten Bengkalis 105 unit, Kabupaten Indragiri Hulu 165 unit, Kota Pekanbaru 15 unit, Kota Dumai 15 unit dan Kabupaten Siak 100 unit.

Dalam pendataan calon penerima bantuan Program BSPS, Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera III juga menggandeng pemerintah daerah sehingga bantuan yang diberikan tepat sasaran.

Total bantuan BSPS yang diberikan per unitnya sebesar Rp 20 juta dengan rincian Rp 17,5 juta untuk pembelian bahan bangunan dan sisanya Rp 2,5 juta untuk pembayaran upah tukang.

Saat ini progres fisik di lapangan sudah mencapai 30 persen. Kegiatan pembangunan akan terus berlanjut sehingga program ini tepat sasaran dan fisiknya segera dapat dimanfaatkan oleh penerima bantuan dengan kualitas bangunan layak huni.