Akhirnya, Pembangunan 630 Hunian Tetap di Sulawesi Tengah Tuntas

Pembangunan huntap tahap 1A dilakukan di dua wilayah yakni Kelurahan Duyu di Kota Palu sebanyak 230 unit dan Desa Pombewe di Kabupaten Sigi sebanyak 400 unit.

Anggaran untuk pembangunan huntap tahap 1A ini diperoleh melalui bantuan loan (pinjaman) dari National Slum Upgrading Program-Contingency Emergency Response Component (NSUP-CERC) sebesar Rp 44,5 miliar.

Pembangunan huntap merupakan tindaklanjut dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 10 Tahun 2018 tentang Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Gempa Bumi dan Tsunami di Provinsi Sulawesi Tengah dan Wilayah Terdampak Lainnya.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, rehabilitasi dan rekonstruksi di Palu tidak hanya membangun kembali rumah rusak, namun untuk membangun kembali Kota Palu yang tangguh terhadap bencana.

"Pendekatannya adalah build back better, jadi tidak sekadar membangun dengan kerentanan yang sama terhadap bencana” terang Basuki dikutip dari laman Kementerian PUPR, Jumat (19/3/2021).

Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sulawesi II Kementerian PUPR Suko Wiyono mengatakan, serah terima kunci sebanyak 108 unit di Duyu telah dilakukan 15 Februari 2021 lalu.

"Untuk penghunian tahap selanjutnya, kami berkoordinasi dengan Balai Prasarana Pemukiman Wilayah (BPPW) Sulawesi Tengah (Sulteng) dalam penyelesaian prasarana, sarana dan utilitas (PSU)," ucap Suko.

Selain huntap tahap 1A, Kementerian PUPR saat ini tengah membangun huntap tahap 1B sebanyak 1.005 unit senilai Rp 110,07 miliar di tiga Kabupaten/Kota yakni Kota Palu, Kabupaten Sigi dan Kabupaten Donggala.

Pembangunannya ini dilaksanakan oleh PT Waskita Karya (Persero) Tbk selaku kontaktor pelaksana dengan capaian progres 25 persen.

Pembangunan huntap tahap 1B tersebar di sembilan lokasi yaitu Salua sebanyak 63 unit, Lambara 66 unit, Pombewe 205 unit, Lompio 300 unit, dan Ganti 94 unit.

Kemudian, Tanjung Padang 116 unit, Wani Lumbupetigo 54 unit, Balaroa 58 unit, serta lokasi mandiri Palu 49 unit.

Untuk diketahui, 28 September 2018 lalu, telah terjadi bencana gempa bumi, tsunami, dan likuefaksi di berbagai daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Atas peristiwa itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono untuk memberikan penugasan khusus kepada Ditjen Perumahan melalui Direktorat Rumah Khusus dalam pembangunan kembali rumah warga yang terdampak bencana tersebut.