Tenaga Kerja Konstruksi Bersertifikat di Indonesia hanya 778.472 Orang

Sekretaris Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Dewi Chomistriana mengungkapkan, angka itu hanya menyumbang 9,65 persen dari total TKK secara keseluruhan atau sebanyak 8.066.497 orang.

"Dari 8 juta TKK yang ada, itu hanya sekitar 9,65 persen yang memiliki sertifikat kompetensi. Jadi, masih rendah sekali," ucap Dewi dalam webinar Memastikan Efektivitas SiPetruk Dalam Penyediaan Rumah Rakyat Berkualitas, Rabu (17/3/2021).

Dari jumlah TKK yang telah bersertifikasi tersebut, terdiri dari 27 persen ahli dan 73 persen terampil.

Rinciannya, TKK bersertifikat ahli sebanyak 212.188 orang dan 566.284 orang bersertifikat terampil.

Dewi mengungkapkan, gap (celah) antara TKK yang sudah dan belum bersertifikat ini masih menjadi tantangan tersendiri bagi Pemerintah.

Demi mengurangi celah dan meningkatkan sumber daya manusia (SDM) konstruksi, Pemerintah melakukan tiga strategi.

Tiga strategi itu berupa kerja sama dengan perguruan tinggi di berbagai level seperti Vokasional, Politeknik, Strata 1,2, dan 3.

Bahkan, Kementerian PUPR juga telah bekerja sama dengan berbagai perguruan tinggi pada bidang spesialis hingga super-spesialis.

"Ini tidak lain adalah bagaimana upaya kita untuk menambah kompetensi dari TKK yang nantinya bekerja di lapangan dan diharapkan sesuai dengan kebutuhan," terang Dewi.

Kemudian, Kementerian PUPR juga melakukan kerja sama dengan Badan Usaha Jasa Konstruksi (BUJK) nasional maupun asing.

Hal ini bertujuan demi memberikan kesempatan magang bagi TKK untuk megerjakan beberapa proyek konstruksi yang saat ini berjalan.

Selain itu, Kementerian PUPR juga melakukan percepatan sertifikasi TKK dengan memperluas layanan.

Saat ini, Kementerian PUPR telah membentuk Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) yang bekerja untuk memberikan pelatihan secara daring demi tercapainya tujuan itu.