Pengembang Minta Pemerintah Pilih Sosok Berpengalaman Pimpin BTN

Untuk itu, pemerintah diminta bijaksana dalam memilih dan menentukan sosok pemimpin PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau BTN karena sangat terkait erat dengan industri perumahan Nasional.

Wakil Ketua Umum Himpunan Pengembang Pemukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra) Irwan mengungkapkan hal itu dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Selasa (09/03/2021).

"Properti adalah sektor penting yang berpengaruh terhadap 170 industri lainnya seperti semen, genteng, cat, dan lain-lain, sehingga sektor ini butuh sosok yang berpengalaman," kata Irwan.

Menurut dia, untuk menyukseskan Program Sejuta Rumah yang digulirkan Pemerintah sejak April 2015, sangat dibutuhkan profesional berpengalaman.

Dengan demikian, program pemerintah lebih cepat terwujud demi bergeraknya industri ikutan lainnya, sehingga ekonomi bisa lebih cepat bangkit.

Hal senada dikemukakan Direktur Utama Citra Swarna Group Victor. Dia berpendapat, sektor properti butuh pemimpin yang berpengalaman dan tahu seluk-belum permasalahan rumah, terutama segmen subsidi.

Menurut Victor, selain karena kebutuhan pembiayaan yang besar bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), proses menjalan implementasi dengan segala atran yang sudah ada tidaklah mudah.

Untuk itu dia berharap Pemerintah akan memilih pemimpin BTN yang mengerti dan berpengalaman mengenai pembiayaan rumah subsidi atau FLPP dan seluk beluk bisnis BTN.

“Kalau tidak berpengalaman yang repot nanti masyarakat berpenghasilan rendahnya sendiri yang jadi terbengkalai sebagaimana dimaksud dari tujuan program sejuta rumah,” imbuh dia.

Untuk diketahui, hingga saat ini backlog rumah mencapai 11,4 juta unit. Berbagai upaya dilakukan agar backlog tersebut dapat menyusut menjadi 5 juta unit hingga 2024.

"Kami targetkan pada 2024 itu hanya sekitar 5 juta saja angka backlog rumah," kata Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono dalam diskusi bertajuk 'Peluang investasi pembangunan infrastruktur perhubungan dan wisata 2021' di Jakarta, Senin (14/12/2020).

Menurutnya, backlog rumah masih menjadi masalah utama yang harus diselesaikan oleh pemerintah.

Untuk itu, Kementerian PUPR mengalokasikan anggaran sebesar Rp 780 triliun guna membangun rumah selama kurun lima tahun.

Anggaran tersebut bersumber dari APBN dan swasta melalui Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

Guna memenuhi target tersebut, Kementerian PUPR gencar melanjutkan Program Sejuta Rumah (PSR) bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) agar bisa memiliki rumah layak huni.

Program tersebut telah dimulai sejak 29 April 2015 pada periode awal pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Pada TA 2020 hingga 31 Oktober 2020 PSR telah mencapai 601.637 unit, mencakup pembangunan rumah bagi MBR sebanyak 434.828 unit dan Non MBR sebanyak 166.809 unit.

Kemudian pembangunan rumah MBR terdiri dari pembangunan rumah swadaya Kementerian PUPR sebanyak 77.812 unit dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Perumahan sejumlah 393 unit.

Sementara itu, pembangunan rumah yang dilaksanakan Kementerian/Lembaga lain sekitar 50.836 unit, Pemerintah Daerah 28.862 unit, pengembang perumahan 273.724 unit, CSR perusahaan 3.134 unit dan sisanya dari masyarakat.

Adapun pembangunan rumah non-MBR berasal dari pengembang rumah tapak 85.764 unit, pengembang rumah susun 39.100 unit dan masyarakat sebanyak 41.945 unit.