Masyarakat Terdampak Bencana Palu Kini Bisa Tempati Hunian Tetap

Proses penghunian huntap tersebut akan dibagi menjadi beberapa tahapan dan diharapkan masyarakat bisa menempati rumah tersebut dengan aman dan nyaman.

Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sulawesi II Direktorat Jenderal (Ditjen) Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Suko Wiyono mengatakan hal itu dalam siaran pers, Senin (15/2/2021).

“Kami telah mulai proses penghunian huntap yang telah selesai dibangun. Jadi masyarakat bisa segera menghuni rumah tersebut," tutur Suko.

Untuk proses penghunian tahap pertama, Suko meminta, sebanyak 108 warga terdampak bencana menempati hunian yang dibangun di Kelurahan Duyu, Kecamatan Tatanga.

Dia menjelaskan, di Keluarahan Duyu, Kecamatan Tatanga, Kementerian PUPR membangun 230 unit hunian di atas lahan seluas 36 hektar.

Sementara sisa unit pembangunan huntap sudah tahap finishing (penyelesaian).

Secara keseluruhan, sebanyak 630 unit huntap telah selesai dibangun Kementerian PUPR selama tahun 2020.

Anggaran pembangunan huntap tersebut diperoleh melalui bantuan loan (pinjaman) dari National Slum Upgrading Program-Contingency Emergency Response Component (NSUP-CERC) sebesar Rp 44,5 miliar.

Jumlah tersebut merupakan bagian dari pembangunan Tahap 1A yang berada di dua lokasi yakni, Kelurahan Duyu, Kecamatan Tatanga, Kota Palu sebanyak 230 unit dan di Desa Pombewe, Kecamatan Sigi Biromaru, Kota Palu sebanyak 400 unit.

Selain membangun hunian, Kementerian PUPR juga melengkapi kompleks perumahan tersebut dengan penerangan jalan dan meteran listrik berdaya 1.300 watt di setiap unit.

Pihaknya juga telah menyelesaikan sarana dan prasarana penunjang seperti instalasi air bersih, instalasi pembuangan air limbah, ruang terbuka hijau, jalan utama dan jalan lingkungan, termasuk tempat pembuangan sampah terpadu.

Untuk diketahui, 28 September 2018 lalu telah terjadi bencana gempa bumi, tsunami, dan likuifaksi di berbagai daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Atas hal itu, Presiden Joko Widodo memerintahkan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono untuk memberikan penugasan khusus kepada Ditjen Perumahan melalui Direktorat Rumah Khusus untuk memulai pembangunan kembali rumah warga yang terdampak bencana tersebut.