Realisasi Anggaran KSPN Mandalika Capai Rp 447 Miliar

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melaporkan, realisasi anggaran pembangunan infrastruktur Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Mandalika, Lombok, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mencapai Rp 447 miliar atau 82,65 persen.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, Kementerian PUPR mengalokasikan anggaran sebesar Rp 1,7 triliun untuk pembangunan KSPN Mandalika Tahun 2019-2021.

Anggaran tersebut digunakan untuk pembangunan infrastruktur Sumber Daya Air (SDA) Rp 154 miliar, jalan dan jembatan Rp 1,45 triliun, permukiman Rp 223 miliar, dan perumahan Rp 132 miliar.

"Khusus Tahun 2020, alokasi penataan KSPN Mandalika sebesar Rp 541 miliar," kata Basuki dalam keterangan tertulis, Selasa (08/12/2020).

Basuki menjelaskan KSPN Mandalika direncanakan menjadi lokasi pelaksanaan ajang balap MotoGP pada 2021. Sekaligus upaya Indonesia untuk menjadi tuan rumah Olimpiade 2023.

Selain itu, Kementerian PUPR juga saat ini tengah membangun jalan Bypass Bandara Internasional Lombok (BIL)-Mandalika.

“Sekarang sudah terkontrak pekerjaannya dan sedang berjalan konstruksinya. Jalan ini akan selesai sebelum ajang MotoGP di Indonesia dimulai pada tahun 2021,” jelas Basuki.

Dibangunnya Jalan Bypass BIL-Mandalika akan meningkatkan konektivitas dari Bandara BIL ke Kawasan Wisata Mandalika guna mendukung akses menuju sirkuit MotoGP yang juga akan dibangun di kawasan Mandalika.

Jalan Bypass BIL dibangun dengan lebar 50 meter, 4 lajur yang dilengkapi trotoar dan median jalan dengan anggaran Rp 641,96 miliar pada tahun 2020-2021.

Selain memperbaiki akses jalan, Kementerian PUPR juga meningkatkan kualitas hunian masyarakat di KSPN Mandalika.

Menurutnya pada tahun 2020 pihaknya telah melakukan peningkatan kualitas rumah sebanyak 5.115 unit pada program rumah swadaya, atau dikenal dengan bedah rumah.

Dari total rumah yang dibangun, kata Basuki sekitar 915 unit merupakan pondok wisata (home stay) yang dibangun melalui program
bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS).

"Jumlah hunian wisata tersebut tersebar di Lombok Utara dan Lombok Tengah dengan pola reguler dan sarhunta (homestay)," tuturnya.

Adapun total anggaran untuk pembangunan sarana hunian pariwisata (sarhunta) senilai sebesar Rp 62,23 miliar.

Sementara untuk program BSPS reguler dialokasikan untuk 2.900 unit dengan nilai Rp 50,75 miliar.

"Khusus untuk pembangunan di koridor, maksimal bantuan per rumah adalah Rp 35 juta, sedangkan untuk rumah singgah atau lokasi usaha pendukung wisata lainnya maksimal sebesar Rp 115 juta," tutur Basuki.

Melalui Program Sarhunta, rumah-rumah yang kondisinya tidak layak huni mendapatkan bantuan bedah rumah yang akan juga ditambah ruangan khusus untuk tempat menginap para wisatawan.

Desain bangunan yang disesuaikan dengan gaya arsitektur lokal kian menambah keelokan hunian masyarakat.

Selain itu, lewat Program Sarhunta, masyarakat didorong memfungsikan tempat tinggalnya sebagai workshop, toko, kuliner, serta usaha atau jasa lainnya.

Di samping itu juga dilakukan pembangunan pengendali banjir KEK Mandalika sepanjang 5 kilometer yang saat ini progres fisiknya sudah mencapai 96,36% dan ditargetkan selesai pada akhir Desember 2020 dengan anggaran Rp 75 miliar.

Di bidang permukiman dilakukan penataan kawasan 3 Gili yakni Gili Air, Meno dan Trawangan di Kabupaten Lombok Utara dengan nilai kontrak tahun jamak 2020-2021 sebesar Rp 64 miliar.

Selanjutnya Kementerian PUPR pada tahun 2020 juga melakukan Peningkatan Kapasitas Tempat Pengelolaan Akhir (TPA) Pengengat dengan volume 250.000 Kepala Keluarga (KK) dengan nilai kontrak tahun jamak 2020-2021 sebesar Rp 21,23 miliar

Lalu pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Gili Air untuk 1.000 Sambungan Rumah (SR) dengan nilai kontrak tahun jamak 2020-2021 senilai Rp 30,69 miliar.