[POPULER PROPERTI] Program Baru, BTN Liburkan KPR Selama 6 Bulan

Kerja sama tersebut ditandatangani oleh Executive Vice President Nonsubsidized Mortgage & Personal Lending Division (NSLD) Bank BTN Suryanti Agustinar dan Direktur Utama PT Purinusa Jayakusuma Sianna Sutinah Rustanto.

Dalam program tersebut, BTN menawarkan sejumlahkeuntungan bagi masyarakat antara lain uang muka atau down payment (DP) hanya 5 persen serta bebas biaya provisi, administrasi, dan appraisal.

Tulisan tersebut menjadi berita terpopuler di kanal Properti Kompas.com, Rabu (16/9/2020).

Lalu, keuntungan apa lagi yang diberikan BTN dalam program "Libur Bayar Angsuran KPR 6 Bulan" yang bisa Anda dapatkan?

Temukan jawabannya melalui tautan ini Gandeng Purinusa, BTN Liburkan Angsuran KPR Selama 6 Bulan

PT Pakuwon Jati Tbk memastikan, seluruh pusat perbelanjaan atau mal yang dimiliki Perusahaan di Jakarta tetap beroperas meski adanya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) jilid dua.

Direktur Keuangan PT Pakuwon Jati Tbk Minarto Basuki menyampaikan hal tersebut kepada Kompas.com, Selasa (15/9/2020).

Meski beroperasi, mal milik Pakuwon tetap mematuhi ketentuan khusus yang ditetapkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk membatasi kapasitas pengunjung 50 persen.

Lantas, mal milik Pakuwon mana saja di Jakarta yang buka?

Anda bisa mengaksesnya melalui tautan ini Mal Milik Pakuwon Group Tetap Buka

Komisi V DPR RI menyetujui sinkronisasi anggaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran (TA) 2021 sebesar Rp 149,81 triliun.

Ketua Komisi V DPR RI Lasarus mengungkapkan besaran anggaran tersebut dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan, serta Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDT), Selasa (15/9/2020).

"Penyesuaian nota keuangan RAPBN Tahun 2021 Kementerian PUPR sebesar Rp 149,81 triliun," tegas Lasarus.

Padahal, pagu kebutuhan 2021 yang diajukan Kementerian PUPR lebih kecil dibandingkan yang diberikan. 

Berapa besaran pagu kebutuhan tersebut?

Selanjutnya bisa Anda akses di sini Komisi V DPR Setujui Anggaran Kementerian PUPR Rp 149,81 Triliun