Dorong Sektor Pariwisata, Indonesia Bangun Jembatan Gantung Kaca

Pembangunan jembatan gantung kaca ini dilakukan untuk mewujudkan visi Presiden Joko Widodo (Jokowi) mempercepat pembangunan infrastruktur dan mendorong sektor pariwisata.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan, jembatan gantung kaca akan memudahkan dan memperpendek akses masyarakat pedesaan menuju fasilitas-fasilitas publik.

"Seperti sekolah, pasar, tempat kerja, mengurus administrasi ke kantor kelurahan atau kecamatan dan akses silaturahmi antar warga,” kata Basuki dalam siaran pers, Selasa (1/9/2020).

Basuki mengungkapkan, jembatan gantung dengan lantai plexiglass akan dibangun di sejumlah lokasi yang memiliki nilai wisata.

Menurut Dirjen Bina Marga Kementerian PUPR Hedy Rahadian, jembatan gantung kaca ini dikombinasikan dengan lampu dan penggunaan tenaga surya.

Lokasi jembatan gantung kaca pun akan dipilih sesuai kebutuhan dan dampak bagi kawasan yang dilayani. 

Perlu diketahui, Kementerian PUPR telah membangun 300 jembatan gantung pada periode tahun 2015 hingga 2019 di seluruh Indonesia dengan anggaran Rp 1,4 triliun.

Rinciannya, 10 jembatan gantung dibangun pada tahun 2015, 7 jembatan pada tahun 2016,  13 jembatan pada tahun 2017, dan pada tahun 2018 dan 2019 masing-masing dibangun 130 jembatan dan 140 jembatan.

Pembangunan jembatan gantung kembali dilanjutkan pada tahun ini yang sudah mencapai 44 lokasi jembatan gantung. 

Dari jumlah tersebut, 6 di antaranya direncanakan dibangun di pulau Papua.

Secara umum, jembatan gantung yang dibangun memiliki bentang antara 30 hingga 120 meter.

Pembangunan jembatan gantung merupakan usulan dari Pemerintah Daerah (Pemda) setempat, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), TNI, dan DPRD.

Adapun kriteria pemilihan lokasi berdasarkan pada jembatan digunakan oleh pelajar sekolah dan ekonomi antar desa, jembatan pejalan kaki dalam kondisi kritis atau bahkan runtuh.

Kemudian, kondisi jalan akses memungkinkan untuk mobilisasi rangka jembatan, menghubungkan minimal dua desa, serta akses memutar apabila tidak ada jembatan cukup jauh atau minimal 5 kilometer.