Salin Artikel

Dua Lembaga Terkait Air Minum dan Perumahan Dibubarkan, Ini Tanggapan Kementerian PUPR

Kebijakan ini dimuat dalam Pasal 19 Peraturan Presiden RI Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan Coroba Virus Desease 2019 (Covid-19) dan Pemulihan Ekonomi NAsional (PEN) yang diteken Jokowi 20 Juli 2020.

Dalam Keppres ini disebutkan bahwa aturan bahwa pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga yang dibubarkan itu dialihkan ke kementerian terkait.

Dari ke-18 lembaga yang dibubarkan, dua di antaranya terkait infrastruktur penyediaan air minum dan perumahan yang dialihkan ke Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Kedua lembaga itu yakni Badan Peningkatan Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (BPPSPAM) dan Tim Koordinasi Percepatan Pembangunan Rumah Susun di Kawasan Perkotaan.

BPPSPAM dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 90/2016 tentang Badan Peningkatan Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum.

Sedangkan Tim Koordinasi Pembangunan Rumah Susun di Kawasan Perkotaan dibentuk berdasarkan Keppres Nomor 22/2006 tentang Tim Koordinasi Percepatan Pembangunan Rumah Susun di Kawasan Perkotaan.

Dengan pembubaran tersebut, Kementerian PUPR melalui Kepala Biro Komunikasi Publik Kementerian PUPR Endra S Atmawidjaja menyatakan tunduk dan taat atas keluarnya perpres itu.

"Kementerian PUPR tunduk dan taat atas keluarnya Perpres No. 82/2020 dan siap melaksanakan amanat Presiden tersebut. Dan siap melaksanakan amanat Presiden tersebut," kata Endra kepada Kompas.com, Selasa (21/7/2010).

Endra menyebut, dengan dihapuskannya BPPSPAM tidak menghilangkan fungsi pengembangan air minum.

Menurutnya, fungsi pengembangan investasi melalui skema Kerja Sama Badan Usaha (KPBU) seperti Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional tetap berjalan di bawah Direktorat (Ditjen) Jenderal Pembiayaan Infrastruktur.

Sedangkan lingkup operasional dan pembinaan teknis PDAM tingkat provinsi maupun kabupatan atau kota berada di bawah naungan Ditjen Cipta Karya Kementerian PUPR dan Kementerian Dalam Negeri.

"Kalau teknisnya di Kementerian PUPR di Ditjen Cipta Karya, aspek kelembagaannya ada di Kemendagri," kata Endra.

Sementara mengenai tim percepatan koordinasi pembangunan rumah susun, Endra mengatakan, kini sudah ada payungnya yakni menjadi bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN).

Endra menjelaskan, di dalam PSN disebutkan keberadaan Program Satu Juta Rumah. Menurutnya untuk program rusun dilaksanakan oleh Pemerintah bersama dengan asosiasi pengembang perumahan.

"Jadi intinya untuk efisiensi, terutama efisiensi birokrasi. Supaya tidak tumpang tindih fungsi-fungsi yang sudah bisa ditangani struktural. Kedua, tidak menghilangkan fungsi, karena dia sudah digantikan oleh struktur permanen di dalam kementerian koordinator," tuntas Endra.

https://properti.kompas.com/read/2020/07/21/170000821/dua-lembaga-terkait-air-minum-dan-perumahan-dibubarkan-ini-tanggapan

Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

LPA 2022 Digelar, Lamudi Mencari Proyek Favorit Pencari Rumah

LPA 2022 Digelar, Lamudi Mencari Proyek Favorit Pencari Rumah

Berita
Berapa Jumlah Warna Cat Rumah Bagian Dalam yang Bisa Diaplikasikan Pada Satu Ruangan?

Berapa Jumlah Warna Cat Rumah Bagian Dalam yang Bisa Diaplikasikan Pada Satu Ruangan?

Tips
Serah Terima Unit 'Menggantung', Sejumlah Pembeli Apartemen Meikarta Tuntut Uang Kembali

Serah Terima Unit "Menggantung", Sejumlah Pembeli Apartemen Meikarta Tuntut Uang Kembali

Berita
Salah Satu Direktur Jadi Tersangka Korupsi, Ini Respon Waskita

Salah Satu Direktur Jadi Tersangka Korupsi, Ini Respon Waskita

Berita
Strategi Hadi Tjahjanto Selesaikan Persoalan Tanah Eks-transmigrasi

Strategi Hadi Tjahjanto Selesaikan Persoalan Tanah Eks-transmigrasi

Berita
Basuki Pastikan Investor Bisa Masuk ke IKN Mulai Kuartal II-2023

Basuki Pastikan Investor Bisa Masuk ke IKN Mulai Kuartal II-2023

Berita
Pemerintah Targetkan Backlog Rumah 0 Persen Tahun 2045, Grand Design Terbit Sebelum Natal

Pemerintah Targetkan Backlog Rumah 0 Persen Tahun 2045, Grand Design Terbit Sebelum Natal

Berita
Apakah Warna Cat Rumah Bagian Dalam Harus Selalu Sama di Tiap Ruangan?

Apakah Warna Cat Rumah Bagian Dalam Harus Selalu Sama di Tiap Ruangan?

Tips
RSUD Sayang Direnovasi akibat Gempa Cianjur, Dua Ruang Inap Beres Akhir 2022

RSUD Sayang Direnovasi akibat Gempa Cianjur, Dua Ruang Inap Beres Akhir 2022

Berita
10 Ruas Tol Siap Dilintasi Saat Natal dan Tahun Baru, Ini Daftarnya

10 Ruas Tol Siap Dilintasi Saat Natal dan Tahun Baru, Ini Daftarnya

Berita
600.000 Hektar Tanah Eks-transmigrasi di Tanah Laut Bakal Dilegalisasi

600.000 Hektar Tanah Eks-transmigrasi di Tanah Laut Bakal Dilegalisasi

Berita
Sukses Gaet Investor, Desa di Gresik Ini Bangun Sports Center Rp 7 Miliar

Sukses Gaet Investor, Desa di Gresik Ini Bangun Sports Center Rp 7 Miliar

Fasilitas
Bisa Ditiru Pemda Lainnya, Hibah APBD Percepat Pendaftaran Tanah

Bisa Ditiru Pemda Lainnya, Hibah APBD Percepat Pendaftaran Tanah

Berita
Quay Quarter Tower Dinobatkan sebagai Gedung Terbaik Tahun 2022

Quay Quarter Tower Dinobatkan sebagai Gedung Terbaik Tahun 2022

Arsitektur
KA Datuk Belambangan Diluncurkan, Tarif Hanya Rp 5.000

KA Datuk Belambangan Diluncurkan, Tarif Hanya Rp 5.000

Berita
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.