31 Investor Ikut Pra-kualifikasi Lelang Sistem Transaksi Tol MLFF

Kepala BPJT Danang Parikesit mengungkapkan, terdapat 31 nama Badan Usaha yang mendaftar dan mengikuti proses pra-kualifikasi.

Di antara ke-31 nama tersebut, terdapat investor asing, namun sudah menjadi perusahaan Indonesia.

"Jadi, dengan kondisi ini, agak sulit (menentukan) yang mana kantor representatif, mana yang sudah Penanaman Modal Asing (PMA)," ujar Danang menjawab Kompas.com, Minggu (19/7/2020).

Hasil pra-kualifikasi pelelangan sistem transaksi tol non-tunai nirsentuh berbasis MLFF ini akan diumumkan pada Jumat, 21 Agustus 2020 mendatang, dengan periode sanggahan sepekan kemudian.

Untuk diketahui, proyek ini merupakan prakarsa dari Badan Usaha (unsolicited project) asal Hongaria yakni Roatex Ltd Zrt yang telah disetujui sebagai pemrakarsa proyek sejak 31 Oktober 2019 lalu.

Roatex memiliki Hak Menyamakan Penawaran (right to match) proses pra-kualifikasi yang dilaksanakan sepenuhnya secara elektronik (daring).

MLFF sendiri merupakan bagian dari elektronifikasi transaksi di bidang transportasi yang didukung oleh lembaga pengelola yang berperan sebagai Toll Service Provider (TSP) atau Electronic Toll Collection (ETC).

Proses pelelangan ini merupakan tindaklanjut dari rencana Pemerintah yang akan menerapkan sistem transaksi pembayaran tol non-tunai nirsentuh berbasis MLFF dengan memanfaatkan teknologi teknologi Global Navigation Satellite System (GNSS).

Tarif Tol Tidak Berubah

Danang memastikan sistem transaksi berbasis MLFF ini akan meningkatkan efisiensi biaya operasional bagi badan usaha jalan tol (BUJT). 

Dengan penerapan sistem ini, lanjut dia, BUJT akan menikmati penghematan biaya operasi dan masyarakat pengguna jalan tol akan diuntungkan.

Demikian halnya dengan badan usaha pelaksana (BUP) MLFF. Mereka dibayar oleh Pemerintah melalui badan layanan umum (BLU) yang ditugaskan sesuai mekanisme Perjanjian Pembayaran Biaya Layanan.

"Tidak ada biaya yang dibebankan kepada pengguna jalan tol, tidak di-top up ke kartu tol elektronik. Tetapi dari efisiensi gain BUJT," imbuh Danang.

Dengan demikian, tidak ada perubahan tarif tol seiring penerapan sistem transaksi berbasis MLFF ini.

Lebih jauh Danang menjelaskan, terdapat dua komponen dalam penerapan sistem transaksi tol ini, pertama adalah perangkat keras (hardware) dan perangkat lunak atau sistem teknologinya.

"Prinsipnya, jika ada perintah dari BPJT dan terdapat akibat atas implementasi MLFF pasti diperhitungkan. Setiap tambahan investasi, kalau masuk dalam business plan kan selalu ada persetujuan dari kami," tegas Danang.

Sementara itu, Direktur Utama PT Jasa Marga (Persero) Tbk Subakti Syukur menyarankan, sebelum sistem transaksi tol non-tunai nirsentuh berbasis MLFF diterapkan, Kepolisian harus menegakkan electronic traffic law enforcement alias E-TLE di seluruh wilayah yang sudah dilengkapi infrastruktur jalan tol.

Untuk diketahui, Jasa Marga merupakan pengelola dan pemegang konsesi 531 kilometer atau 76 persen total panjang jalan tol di Indonesia.

"Oleh karena itu, harus ada law enforcment-nya dari kepolisian, karena penerapan sistem ini kan melibatkan kepolisian. E-TLE harus sudah berjalan dulu," ucap Subakti.

Kendati demikian, dia menambahkan, pada prinsipnya Jasa Marga mendukung program Pemerintah ini yang ditujukan untuk meningkatkan layanan bagi masyarakat pengguna jalan tol.

Sejatinya, Jasa Marga telah melakukan uji coba terbatas implementasi sistem transaksi tol non-tunai nirsentuh berbasis single lane free flow (SLFF) with barrier di jalan Tol Bali Mandara.

"Rencananya SLFF ini akan diteruskan tanpa barrier setelah integrasi data pribadi atau single identity atas kepemilikan kendaraan pribadi sudah berjalan baik," terang Subakti.

Uji coba secara internal non-komersial juga dilakukan pada Juli ini di Tol Jabodetabek sebagai tahap awal persiapan uji coba MLFF agar lebih dahulu memahami kelebihan dan kekurangan teknologi MLFF.

Selain itu, dia memastikan, Jasa Marga akan mengikuti sistem terbaik yang ditetapkan oleh Pemerintah dengan catatan tetap mendukung bisnis jalan tol yang sudah berjalan.

"Sebagai terobosan teknologi digital di bidang pelayanan transaksi jalan tol, kami berharap sistem ini bisa memberi nilai tambah. Biaya operasional harus lebih efisien, dan dapat meningkatkan layanan transaksi pengguna tol," pungkas Subakti.