Perbaikan Irigasi, Kunci Pengembangan "Food Estate"

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, kunci program pengembangan food estate adalah penyediaan air untuk irigasi di area sawah, terutama di lahan seluas 165.000 hektar.

Untuk itu, Kementerian PUPR akan fokus pada lahan yang sudah memiliki jaringan irigasi.

"Kita lihat jaringan irigasinya sudah intensif di masing-masing blok sawah," ucap Basuki dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Rabu (8/7/2020).

Dia menyebut, masih ada jaringan irigasi yang tidak terpelihara dan akan diperbaiki, serta  dibersihkan atau land clearing tanpa perlu dilakukan cetak sawah kembali.

"Dan tidak akan menyentuh lahan gambut dan hutan," lanjut Basuki.

Dengan merevitalisasi area sawah yang sudah ada, maka biaya yang dibutuhkan disebut semakin murah dibandingkan dengan mencetak sawah baru.

Menurutnya, pembukaan sawah baru rata-rata menghabiskan biaya hingga Rp 30 juta untuk lahan seluas 1 hektar.

Namun jika merehabilitasi sawah, maka biaya yang dibutuhkan untuk satu hektar lahan hanya sekitar Rp 8 juta-Rp 9 juta.

Sedangkan untuk peningkatan irigasi, kebutuhan anggaran diperkirakan sebesar Rp 2.9 triliun untuk tahun 2021 dan 2022.

Rehabilitasi ini dikerjakan secara bertahap mulai dari tahun 2020 hingga 2022.

Kemudian dua kegiatan perencanaan seluas 164.595 hektare dengan anggaran Rp 47 miliar.

Selanjutnya kegiatan fisik meliputi peninggian tanggul, pembuatan pintu air dan pengerukan saluran di DI Rawa Tahai seluas 215 hektar senilai Rp 9,8 miliar, DI Tambak Sei Teras seluas 195 hektar senilai Rp 4,1 miliar, DI Tambak Bahaur seluas 240 hektar senilai Rp 3,9 miliar, dan DI Rawa Belanti seluas 560 hektar senilai Rp 8,2 miliar.

Pemilihan Kalimantan Tengah, sebut Basuki, karena daerah ini dinilai sudah memiliki jaringan irigasi, petani, hingga sistem pendukung produksi pertanian yang baik.

"Sebelumnya ada beberapa alternatif seperti di Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah dan Merauke," kata dia.

Pengembangan program food estate ini akan dilakukan bersama Kementerian Pertanian, Kementerian Pertahanan dan juga Kementerian BUMN untuk skema investasi.

Porsi Kementerian PUPR adalah mengembangkan sarana dan prasarana dasar seperti perbaikan saluran-saluran irigasi di sekitar kawasan tersebut baik jaringan irigasi sekunder maupun primer.

Sementara Kementerian BUMN bersama Kementerian Pertanian akan melakukan pengembangan teknologi olah tanamnya sehingga bisa menghasilkan produksi yang lebih baik.

Diharapkan, dari 1 hektar lahan dapat meningkatkan tambahan produktivitas padi dari 1-2 ton per hektar menjadi sebesar 3-4 ton per hektar.