Dapat Pinjaman Bank Dunia Rp 1,58 Triliun, Pemerintah Tata DAS Citarum

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, seperti dikutip dari laman Kementerian PUPR, Senin (22/6/2020) mengatakan, kegiatan ini merupakan bagian dari Program Citarum Harum.

Menurut Basuki, penataan DAS Citarum dilakukan secara terpadu mulai dari perbaikan atau normalisasi badan sungai, peningkatan kapasitas sungai dengan pembangunan terowongan.

Kemudian pembangunan permukiman baru bagi warga yang direlokasi, pembangunan fasilitas pengolahan air limbah dan sampah permukaan, serta penegakan hukum.

Khusus penanganan sampah, pemerintah melakukan penandatanganan perjanjian pinjaman dengan World Bank sebesar 100 juta dollar AS atau sekitar Rp 1,58 triliun.

Nantinya, hasil dari kegiatan tersebut akan digunakan untuk melaksanakan Program Improvement of Solid waste Management Support Regional and Metropolitan Cities Project (ISWMP).

Dana itu akan dimanfaatkan untuk membangun Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) skala kota dan pengadaan armada pengangkut sampah dengan anggaran 77 juta dollar AS atau sekitar Rp 1,2 triliun.

Program ini dilaksanakan untuk mendukung pengelolaan sampah di wilayah Regional Metro Bandung (Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung, dan Bandung Barat) dan Non-Metro Bandung (Kabupaten Cianjur, Purwakarta, Karawang, dan Bekasi).

Hingga saat ini, sudah ada lahan siap di 177 lokasi dari total rencana penanganan sebanyak 77 lokasi.

Sementara upaya lainnya dirancang terkait dengan pengelolaan sumber daya air, melakukan pengelolaan limbah cair dan padat di sepanjang sungai dan permukiman, serta pengendalian banjir di wilayah hilir.

Guna mendukung program ini, sejumlah infrastruktur telah dibangun, seperti normalisasi kali mati atau oxbow di lima lokasi yakni Kali Mati Dara ulin, Mahmud, Bojong Soang, Sapan, dan Cisangkuy.

Penyelenggaraan normalisasi kali mati ini menelan anggaran Rp 33,8 miliar.

Selanjutnya, ada pembangunan kolam retensi Cieunteung di Kecamatan Baleendah seluas 4,75 hektar. Pembangunannya sudah diselesaikan pada tahun 2018.

Kolam ini disebut dapat menampung 190.000 meter kubik air yang dilengkapi dengan tiga unit pompa pengendali banjir dan satu unit pompa harian.

Menurut Basuki, kolam retensi tersebut mampu mengurangi debit banjir Citarum yang kerap menggenangi daerah Baleendah dan Dayeuh Kolot.

Pembangunannya menghabiskan anggaran Rp 203 miliar.

Rencana pembangunan infrastruktur

Saat ini, Kementerian PUPR juga tengah menyiapkan pembangunan kolam retensi Andir dan polder di Kabupaten Bandung sebagai penampung air dan pengendali banjir. Anggaran yang digelontorkan untuk proyek ini sebesar Rp 114 miliar.

Rencananya, infrastruktur tersebut akan dibangun di lima lokasi yakni Cijambe Barat, Cijambe Timur, Cigede, Cipalasari, dan Cisangkuy. Konstruksinya akan dilaksanakan pada Agustus 2020 hingga tahun 2021.

Selain itu, pada tahun 2020 terdapat Program Padat Karya Tunai (PKT) guna mendukung penanganan pencemaran dan kerusakan lingkungan akibat dari tingginya aktivitas domestik dan industri di pinggiran DAS Citarum.

Program ini dilaksanakan melalui program pengelolaan sampah berbasis masyarakat Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse dan Recycle (TPS3R).

Selain itu juga terdapat Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) di 103 lokasi yang tersebar di 9 kota/kabupaten di Jawa Barat.

Adapun dana yang digelontorkan guna mendukung program tersebut sebesar Rp 56,1 miliar.

Lalu ada pula kegiatan lainnya seperti pengerukan sendimen, pembibitan tanaman, penanaman pohon, sosialisasi dan patroli bersama dengan TNI.

Pelaksanaan program tersebut dilakukan pada 2018-2020 dengan anggaran sebesar Rp 551,41 miliar.

Basuki menuturkan, program pengendalian pencemaran dan kerusakan DAS Citarum akan tetap dilanjutkan pada tahun 2021.

Nantinya, Kementerian PUPR akan melakukan serangkaian kegiatan yang dilaksanakan bekerja sama dengan TNI dengan total anggaran sebesar Rp 618,6 miliar.

Anggaran tersebut akan digunakan untuk menormalisasi sungai di enam lokasi, dengan anggaran sebesar Rp 137 miliar.

Lalu rehabilitasi sungai di tigaa lokasi dengan dana senilai Rp 125 miliar, pemeliharaan sungai di enam loaksi dengan anggaran sebesar Rp 6,6 miliar, pengendalian banjir di dua lokasi senilai Rp 125 miliar.

Ada pula kegiatan pembangunan pengendali banjir di Sungai Cibeet yang akan dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp 50 miliar dan pelaksanaan kegiatan yang bekerja sama dengan TNI dengan anggaran senilai Rp 200 miliar.