Dana Pembangunan Fasilitas Isolasi di Lamongan Masih Diaudit BPKP

Peresmian virtual menjadi opsi, sesuai anjuran pemerintah untuk menjalankan protokol kesehatan dalam kondisi dan situasi pandemi Covid-19.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan BNPB tetap berada di Jakarta, sementara pejabat di Lamongan berada di lokasi peresmian.

Kepala BNPB yang juga menjabat sebagai Kepala Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Doni Monardo, meresmikan fasilitas ini bersama Wakil Menteri PUPR John Wempi Wetipo.

Sementara Bupati Lamongan Fadeli dan jajaran Forkopimda berada di lokasi, bersama dengan para undangan, termasuk perwakilan Kementerian PUPR Dardjat Widjunarso.

Dardjat menjelaskan, pembangunan fasilitas observasi dan isolasi ini dilaksanakan dengan skema design and build, yang berarti dirancang dan dibangun dari nol.

Namun dia belum bisa memastikan besaran dana yang dihabiskan untuk membangun fasilitas ini.

"Saat ini audit masih dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), kemudian inspektorat auditor PUPR, dan ada nanti auditor dari BNPB, karena yang punya uang BNPB," ucap Dardjat.

Kementerian PUPR, lanjutnya, hanya membangun fisik bangunan, sesuai persyaratan dari Kementerian Kesehatan, BNPB dan juga tentunya atas izin dari Kementerian Keuangan.

Adapun Pemkab Lamongan hanya menyiapkan lahan seluas 6.070 meter persegi.

Fasilitas observasi dan isolasi di Lamongan yang baru diresmikan ini, memiliki 82 tempat tidur yang terbagi atas 75 tempat tidur observasi dan 7 tempat tidur isolasi.

Rinciannya, bangunan screening terdiri dari ruang petugas administrasi dan farmasi, laboratorium, serta x-ray.

Kemudian bangunan karantina 1 terdiri dari 25 tempat tidur observasi, ruang tindakan, ruang dokter, dan mobile x-ray.

Bangunan karantina 2 terdiri dari 50 tempat tidur observasi, ruang tindakan, dan ruang dokter.

Sementara untuk bangunan isolasi, terdiri dari tujuh tempat tidur, ruang dokter, dan perawat.

Selain itu, terdapat juga bangunan satelit yang terdiri dari ruang sterilisasi, gizi, laundry, alat medis kotor dan farmasi.

Kementerian PUPR juga membangun powerhouse untuk ruang pompa dan ground water tank, ruang jenazah, tempat sampah, penataan landscape, parkir umum dan dokter, serta pagar keliling.