Jelang Normal Baru, 3.000 Rumah di Bali Siap Dibedah

Hal tersebut sebagai upaya untuk terus mendorong pembangunan infrastruktur dan perumahan untuk masyarakat menjelang era normal baru (new normal).

“Kami dari Ditjen Perumahan Kementerian PUPR akan melaksanakan program bedah rumah melalui Program BSPS sebanyak 3.000 unit rumah tidak layak huni (RTLH) di Provinsi Bali,” tegas Kepala SNVT Penyediaan Perumahan Provinsi Bali I Wayan Suardana dalam siaran pers, Kamis (4/6/2020).

Wayan melanjutkan, program BSPS ini diperuntukkan untuk menyejahterakan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dengan cara membangun RTLH secara gotong royong.

Selain itu, Pemerintah juga mendorong keswadayaan masyarakat untuk meningkatkan kualitas rumah tidak layak huni menjadi rumah layak huni.

“Adanya rumah yang sehat dan layak huni tentunya bisa mendukung kebijakan normal baru dalam kehidupan sehari-hari masyarakat," kata Wayan.

Wayan mengungkapkan, rumah layak huni juga dapat mendukung aktifitas masyarakat dengan baik, menjaga kesehatan dengan optimal, serta terhindar dari penularan Covid-19.

SNVT Penyediaan Perumahan Provinsi Bali pada tahun ini akan mengalokasikan bantuan bedah rumah sebesar Rp 52,5 miliar.

Penyaluran alokasi BSPS untuk 3.000 unit rumah tersebut dibagi menjadi dua tahap. Tahap pertama dan kedua disalurkan sebanyak 1.500 unit rumah.

Berdasarkan data SNVT Penyediaan Perumahan Provinsi Bali, pelaksanaan kegiatan BSPS tahun 2020 akan dilaksanakan di tujuh kabupaten.

Rinciannya, Kabupaten Bangli sebanyak 350 unit, Kabupaten Gianyar sebanyak 200 unit, Kabupaten Jembrana sebanyak 340 unit, dan Kabupaten Klungkung sebanyak 310 unit.

Kemudian, Kabupaten Buleleng sebanyak 650 unit, Kabupaten Karangasem sebanyak 750 unit, dan Kabupaten Tabanan sebanyak 400 unit.

Adapun bantuan kegiatan BSPS yang akan disalurkan untuk Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya (PKRS) tersebut sebesar Rp 17,5 juta per unit.

Secara rinci, Rp 15 juta untuk pembelian bahan bangunan dan Rp 2,5 juta untuk upah tukang atau pekerja.