Reklamasi Empat Pulau Direstui Jokowi, Ini Tanggapan Agung Podomoro

Hal ini tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 60 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang Bekasi, Puncak dan Cianjur (Jabodetabek-Punjur.

Dalam Perpres yang diteken Jokowi pada 13 April 2020 lalu itu, empat pulau reklamasi tersebut digolongkan dalam zona budidaya nomor 8 atau Zona B8.

"Zona B8 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan di Pulau Reklamasi C, D, G, N di pesisir pantai Utara Kawasan Perkotaan Jabodetabek-Punjur," demikian bunyi Pasal 81 ayat (3) Perpres tersebut.

Diketahui, izin reklamasi Pulau C dan D dipegang oleh PT Kapuk Naga Indah, sementara Pulau G milik PT Muara Samudera Wisesa, anak usaha PTAgung Podomoro Land Tbk (APLN), dan Pulau N dibangun oleh PT Pelindo II (Persero).

Terkait lampu hijau mengenai pembangunan empat pulau reklamasi ini, APLN sebagai salah satu pemegang izin menyikapinya dengan mengikuti ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.

Sekretaris Perusahaan APLN Justini Omas memastikan hal tersebut saat menjawab pertanyaan Kompas.com, Rabu (13/5/2020).

"Pada prinsipnya kami akan mengikuti ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku, yang mana Perpres Nonor 60 Tahun 2020 tersebut tentunya juga akan memberikan kepastian hukum dan kepastian investasi yang telah berjalan," ujar Justini.

Saat ini, Perusahaan masih mempelajari materi dari Perpres Nomor 60 Tahun 2020, khususnya yang berkaitan dengan kelanjutan dan penyelesaian pembangunan pulau-pulau reklamasi di kawasan pantai utara Jakarta.

Dia memastikan, manajemen PT Muara Wisesa Samudera yang merupakan anak usaha APLN sebagai pengembang dan pengelola Pulau G, memiliki strategi terbaik untuk melanjutkan dan menyelesaikannya.

Untuk diketahui, meski Jokowi telah merestui pembangunan reklamasi empat pulau tersebut, namun terdapat aturan kegiatan yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan.

Kegiatan yang diperbolehkan yakni kegiatan permukiman, perdagangan dan jasa, industri dan pergudangan, kegiatan pendukung transportasi laut, dan pendirian fasilitas untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana.

Sementara kegiatan yang tidak boleh dilakukan di empat pulau ini adalah pembuangan limbah, kegiatan yang mengganggu fungsi kawasan pada Zona B8, kegiatan yang mengganggu muara sungai, kegiatan yang mengganggu jalur lalu lintas laut dan pelayaran, serta kegiatan yang mengganggu usaha perikanan laut.

Perpres Jokowi ini sesuai dengan keputusan yang diambil Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pada akhir tahun lalu.

Saat itu, Anies mencabut izin prinsip 13 pulau buatan di Teluk Jakarta. Namun pulau C, D, G dan N izinnya tidak dicabut lantaran sudah terlanjur dibangun.