Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Salin Artikel

Pemerintah Desak BPD Lebih Optimal Salurkan Subsidi Rumah FLPP

Saat ini, Pemerintah menganggap peran BPD masih belum optimal dalam menyalurkan FLPP.

Terlihat dari data realisasi 27 BPD yang bekerja sama dengan PPDPP Kementerian PUPR, yang nilainya tak signifikan jika dibandingkan dengan total realisasi yang ada.

PPDPP sendiri mengalokasikan kuota untuk BPD tahun 2020 sejumlah 19.537 unit rumah. Namun, rata-rata capaian penyaluran dana dari seluruh BPD tersebut baru mencapai 28,645 persen.

Direktur Utama PPDPP Kementerian PUPR Arief Sabarudin berharap, kinerja penyaluran FLPP BPD pada triwulan kedua tahun 2020 ini dapat ditingkatkan.

Setidaknya, dari seluruh kuota yang ada untuk FLPP, BPD dapat mengambil porsi lebih dari 30 persen.

“Bank Daerah harus menjadi raja di daerahnya masing-masing karena lebih mengenali karakter dari debitur daerah setempat” ujar Arief Sabaruddin dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Selasa (21/4/2020).

Saat ini, hanya satu BPD yang masuk pada peringkat 5 besar realisasi tertinggi penyaluran dana FLPP, yakni Bank Jawa Barat dan Banten (BJB). BJB berhasil menyalurkan dana untuk 1.000 unit rumah.

Sedangkan BPD lain yang telah melebihi 50 persen capaian penyaluran dari kuota yang dimiliki yakni, BPD Jateng, BPD Sulteng, BPD Jatim Syariah, serta BPD Kalsel Syariah.

PPDPP Kementerian PUPR mencatat, penyaluran FLPP Tahun 2020 telah mencapai Rp 3,75 triliun untuk membiayai sebanyak 37.104 unit rumah per Selasa (21/4/2020).

Dalam menyalurkan FLPP, tahun 2020 ini PPDPP bekerjasama dengan 37 bank pelaksana yang terdiri dari 10 Bank Umum Nasional dan 27 Bank Pembangunan Daerah yang tersebar di seluruh Indonesia.

Berdasarkan evaluasi penyaluran FLPP triwulan pertama, PPDPP mencatat capaian beberapa bank pelaksana dengan realisasi tertinggi.

Secara peringkat, 10 Bank pelaksana penyalur FLPP berdasarkan realisasi penyaluran dana FLPP antara lain, BTN sebanyak 23.754 unit rumah, BNI 2.835 unit rumah, BTN Syariah 2.484 unit rumah, BPD BJB 1.163 unit rumah, dan BRI Syariah 1.132 unit rumah. 

Kemudian, Bank Arthagraha 911 unit rumah, BPD NTB Syariah 547 unit rumah, BPD Jatim Syariah  481 unit rumah, BPD Jambi 432 unit rumah, serta BPD Kalsel Syariah 348 unit rumah.

Untuk mendorong kinerja penyaluran FLPP pada BPD, PPDPP melakukan sosialisasi guna meningkatkan kuota tahun ke tahun.

PPDPP juga terus memantau evaluasi BPD dengan para ahli serta kegiatan diskusi ringan dengan BPD.

“Kami terus mendorong dan memberikan perhatian yang tinggi kepada BPD supaya mereka terus meningkatkan perannya dalam menyalurkan dana FLPP," tutup Arief.

https://properti.kompas.com/read/2020/04/22/130000321/pemerintah-desak-bpd-lebih-optimal-salurkan-subsidi-rumah-flpp

Terkini Lainnya

Pasarkan Hunian di IKN, Otorita dan Pengembang Akan Gelar 'Roadshow'

Pasarkan Hunian di IKN, Otorita dan Pengembang Akan Gelar "Roadshow"

Hunian
Investasi Rp 15,1 Triliun Masuk ke KEK Sepanjang Triwulan Pertama

Investasi Rp 15,1 Triliun Masuk ke KEK Sepanjang Triwulan Pertama

Berita
Kuartal Pertama, Pengembang PIK2 Raup Pra-penjualan Rp 1,5 Triliun

Kuartal Pertama, Pengembang PIK2 Raup Pra-penjualan Rp 1,5 Triliun

Berita
Perumahan Terjangkau di Bawah Rp 200 Juta di Kabupaten Tegal: Pilihan Ekonomis

Perumahan Terjangkau di Bawah Rp 200 Juta di Kabupaten Tegal: Pilihan Ekonomis

Perumahan
Jangan Buang Sisa Minyak ke Dalam Saluran Pembuangan Wastafel! Ini Alasannya

Jangan Buang Sisa Minyak ke Dalam Saluran Pembuangan Wastafel! Ini Alasannya

Tips
Ini Peran Kementerian ATR/BPN Mudahkan Izin Usaha dan Investasi

Ini Peran Kementerian ATR/BPN Mudahkan Izin Usaha dan Investasi

Berita
128 Rumah Ramah Lingkungan di Cikupa Siap Dijual, Harganya Mulai Rp 1,8 Miliar

128 Rumah Ramah Lingkungan di Cikupa Siap Dijual, Harganya Mulai Rp 1,8 Miliar

Berita
Bolehkah Menuangkan Air Mendidih ke Saluran Pembuangan Wastafel?

Bolehkah Menuangkan Air Mendidih ke Saluran Pembuangan Wastafel?

Tips
Punya 350 Hektar Lahan di Bali, ITDC Minta Perubahan Status Hak

Punya 350 Hektar Lahan di Bali, ITDC Minta Perubahan Status Hak

Berita
Perumahan Terjangkau di Bawah Rp 200 Juta di Kabupaten Wonogiri: Pilihan Ekonomis

Perumahan Terjangkau di Bawah Rp 200 Juta di Kabupaten Wonogiri: Pilihan Ekonomis

Perumahan
Tahun 2024, Metland Bidik 'Marketing Sales' Rp 1,9 Triliun

Tahun 2024, Metland Bidik "Marketing Sales" Rp 1,9 Triliun

Berita
Perumahan Terjangkau di Bawah Rp 200 Juta di Kabupaten Purworejo: Pilihan Ekonomis

Perumahan Terjangkau di Bawah Rp 200 Juta di Kabupaten Purworejo: Pilihan Ekonomis

Perumahan
Kepada Pengusaha China, AHY Komitmen Mudahkan Izin Usaha dan Investasi

Kepada Pengusaha China, AHY Komitmen Mudahkan Izin Usaha dan Investasi

Berita
Indonesia Incar Pengurangan Emisi 385 Juta Ton, Baru Terpangkas Segini

Indonesia Incar Pengurangan Emisi 385 Juta Ton, Baru Terpangkas Segini

Berita
Ke Jepang, Menhub Akan Bahas MRT Jakarta hingga Pelabuhan Patimban

Ke Jepang, Menhub Akan Bahas MRT Jakarta hingga Pelabuhan Patimban

Berita
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke