Dibanding Corona, Infrastruktur Air yang Buruk Berisiko Lebih Besar

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melaporkan, lebih dari setengah populasi global kekurangan akses sanitasi yang layak.

Dari jumlah tersebut, sebanyak tiga perempat rumah tangga di negara berkembang tidak memiliki akses tempat cuci dengan sabun dan air.

Dengan demikian, kurangnya ketersediaan infrastruktur air dalam beberapa dekade ini membuat banyak negara diprediksi mengalami risiko lebih buruk ketimbang corona.

Kepala Eksekutif WaterAid Tim Wainwright mengatakan, sepertiga dari fasilitas perawatan kesehatan di negara-negara berkembang juga kekurangan akses air bersih.

"Sangat jelas di Afrika dan sebagian Asia kita sangat takut dengan apa yang akan terjadi. Krisis corona menyoroti betapa rapuhnya dunia," ucap Wainwright seperti dikutip Kompas.com dari The Guardian, Senin (23/3/2020).

Laporan PBB bertajuk World Water Development Report 2020 yang diterbitkan pada Minggu (22/3/2020) merujuk pada kurangnya dana infrastruktur air di seluruh dunia.

Pemimpin Laporan PBB Richard Connor menyatakan, air sering diabaikan terutama dalam pembangunan. Krisis corona saat ini menyoroti kesalahan-kesalahan tersebut.

Connor juga menekankan, investasi infrastruktur air sering dianggap sebagai masalah sosial dan dalam beebrapa kasus dianggap sebagai masalah lingkungan.

"Bukan sebagai masalah ekonomi, seperti energi," ucap dia.

Seperti pengolahan air limbah. Tak banyak pengguna atau masyarakat yang mau membayar iuran untuk pengolahan air limbah. Hal itu akhirnya dibebankan ke pemerintah.

Akan tetapi, masih banyak pemerintah yang melihat infrastruktur ini sebagai masalah lingkungan. Dengan demikian, kemauan politik untuk pengeluaran tersebut rendah.

Connor menambahkan, peningkatan akses air bersih dan sanitas memiliki manfaat yang jelas, terutama saat pandemi corona seperti saat ini.

Dia menuturkan, manfaat pengembalian investasi bisa tinggi jika manfaat ekonomi makro yang lebih luas diperhitungkan.

Menurutnya, rerata rasio manfaat biaya global untuk sanitasi sebesar 5,5 dan 2,0 untuk air minum.

Dalam laporan tersebut, PBB juga menyarankan untuk meningkatkan pemahaman antar masalah air, infrastruktur air, dan krisis iklim.