Wamen PUPR Menilai Koordinasi Pemda Bangun Infrastruktur Masih Minim

Menurutnya, salah satu permasalahan yang menjadi beban besar dalam penanganan infrastruktur adalah koordinasi antar pemerintah daerah (pemda).

Wempi menuturkan pembangunan dan revitalisasi infrastruktur di Gorontalo membutuhkan dukungan dan koordinasi semua pihak.

Hingga saat ini, menurutnya, kerja sama dan koordinasi di wilayah tersebut dinilai masih minim.

Dia memberikan contoh dalam penanganan revitalisasi Danau Limboto. Sebagai salah satu ikon Gorontalo, Danau Limboto perlu ditangani semua pihak terkait.

"Saya pikir teman-teman kerja terus tidak dapat dukungan juga akan susah bergerak. Jadi memang diharapkan dukungan dari mereka," kata Wempi kepada Kompas.com, Jumat (28/2/2020).

Wempi juga menyoroti permasalahan penanganan Danau Limboto. Menurut Wempi, sebagai salah satu ikon di Gorontalo sudah sepantasnya seluruh pihak turut serta dalam merevitalisasi dan mengembalikan fungsi danau.

Apalagi ditambah fakta Danau Limboto merupakan muara dari beberapa sungai. Aliran sungai tersebut membawa serta sedimen dari lahan pertanian yang tidak diatur peruntukannya.

Kondisi ini semakin memperparah keadaan, karena jagung tidak bisa menahan tanah yang turut larut ke sungai.

Beberapa daerah di sepanjang aliran sungai yang bermuara ke Danau Limboto ditanami jagung, padahal tempat tersebut berada di kemiringan. Menurutnya, hal ini yang semakin memperparah keadaan danau.

"Tapi terkesan terjadi pembiaran," cetus dia.

Selain itu, area pinggiran danau yang telah mengalami pendangkalan dimanfaatkan sebagai tempat tinggal. Masalah lainnya adalah keberadaan keramba ikan.

Menurutnya, jika koordinasi berjalan dengan baik dan penataan terwujud, maka Danau Limboto dapat menjadi pusat wisata dan ikon Gorontalo.

"Nah ini kan membutuhkan dukungan, kerja keras, dan komitmen bersama," kata Wempi.

Jalan GORR

Tak hanya Danau Limboto, minimnya koordinasi dan kerja sama pemda juga terjadi di proyek pengerjaan Jalan Gorontalo Outer Ring Road (GORR).

Proyek infrastruktur konektivitas tersebut saat ini tersendat permasalahan pembebasan lahan. Menurut Wempi masih ada sekitar 100 unit rumah yang perlu dibebaskan.

Alhasil, jalan sepanjang 3,4 kilometer di segmen 1 tak kunjung rampung sepenuhnya. Area tersebut masih terganjal persoalan serupa.

Untuk itu dia meminta pemda bekerja sama dan bersinergi terutama menangani pembebasan lahan. Sebab negosiasi mengenai pembebasan lahan merupakan tanggung jawab pemda baik provinsi maupun kabupaten.

"Karena ini kan bicara soal ego sektoral jadi memang susah," tutur Wempi.