Pemerintah Susun Program Infrastruktur 2021 untuk Tiga Pulau

Konreg merupakan pemograman dalam rangka menyusun kegiatan Tahun 2021. Setiap tahun ada tiga hal yang harus dikerjakan Kementerian PUPR.

Ketiga hal tersebut adalah, mengevaluasi pekerjaan sebelumnya, melaksanakan program tahun berjalan, dan menyusun program tahun depan.

"Konreg hari ini untuk memprogramkan kegiatan 2021 di wilayah Bali, Kalimantan dan Sulawesi," kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Selasa (3/3/2020).

Rangkaian Konreg Tahun 2020 telah dilaksanakan sebelumnya di tiga lokasi yakni Magelang, Prapat (Danau Toba), dan Labuan Bajo.

Basuki menjelaskan, fokus program Kementerian PUPR adalah pembangunan infrastruktur sumber daya air (SDA), konektivitas, perumahan dan permukiman.

Kementerian PUPR, lanjut dia, melaksanakan visi Presiden Joko Widodo yakni pembangunan SDM dalam lima tahun ke depan.

"Sejak 2019 Kementerian PUPR ditugaskan untuk perbaikan prasarana pendidikan sekolah, madrasah dan PTN/PTKIN sehingga pihak sekolah bisa lebih fokus pada proses belajar mengajar,” terang Basuki.

Selama ini, Kepala Sekolah kerap menjadi pimpinan proyek sehingga waktunya terpakai untuk konstruksi dan kualitasnya belum sesuai dengan yang diharapkan.

Oleh karena itu, masyarakat harus maklum karena kepala sekolah kompetensinya bukan di bidang konstruksi, programnya juga hanya kelas per kelas.

Jika rehabilitasi sekolah diserahkan ke Kementerian PUPR, programnya bisa menyeluruh, minimal ada lapangan olahraga seperti futsal, basket dan voli.

Toilet standar bintang empat dengan air bersih serta kran air di depan kelas sehingga anak-anak bisa lebih bersih dan sehat ke depannya. 

"Saya kira ini merupakan program prioritas lima tahun ke depan, SDM menjadi branding presiden,” imbuh Basuki.

Pada 2019 rehabilitasi yang telah ditangani sebanyak 1.679 sekolah dan 179 madrasah yang tersebar di seluruh Indonesia, terutama di daerah 3T (tertinggal, terdepan dan terluar).

Fokus selanjutnya adalah integrasi pembangunan infrastruktur dengan pengembangan kawasan ekonomi khusus, pariwisata dan industri.

Fokus ini adalah bagian dari melanjutkan pembangunan infrastruktur yang telah selesai atau berjalan.

Termasuk Tol Manado-Bitung yang harus dihubungkan dengan kawasan ekonomi atau pariwisata.

"Jadi kalau keluar tol, baik ke jalan nasional, provinsi atau kabupaten, jika itu menghubungkan ke kawasan khusus, maka APBN bisa masuk untuk memberikan dukungan infrastruktur pada kawasan-kawasan khusus tadi,” ujar Basuki.

Kemudian, setelah merampungkan program pembangunan infrastruktur di lima Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) prioritas, yakni Danau Toba, Borobudur, Labuan Bajo, Mandalika dan Likupang, Kementerian PUPR akan beralih menangani KSPN lainnya.

"Pemerataan pembangunan dilakukan secara bertahap, kalau dilakukan sekaligus dengan anggaran yang dibagi rata, justru tidak jadi apa-apa,” tegas Basuki.

Pembangunan infrastruktur KSPN mencakup konektivitas seperti penanganan jalan dan jembatan, bidang sumber daya air seperti pembangunan tampungan air dan infrastruktur pengendali banjir.

Kemudian bidang permukiman diantaranya penataan kawasan dan peningkatan kapasitas tempat pembuangan sampah, dan bidang perumahan meliputi pembangunan sarana hunian pendukung KSPN.

Di samping pembangunan infrastruktur skala masif, Kementerian PUPR juga terus memperbaiki pelayanan dasar bagi warga desa seperti sanitasi, air bersih dan jembatan gantung.

Pada Tahun Anggaran 2020 Kementerian PUPR menargetkan membangun 150 jembatan gantung yang menghubungkan antar desa, terutama sebagai akses ke sekolah.