Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Salin Artikel

Ketua Komisi V: Masalah Banjir Jadebotabek adalah Koordinasi

Dia mencontohkan adanya kewenangan pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang berada di wilayah pemerintah daerah (pemda).

Oleh karenanya, Kementerian PUPR tidak bisa langsung melakukan pekerjaan penanganan banjir tanpa bantuan pemda.

"DKI (Jakarta) ini duitnya banyak, sebetulnya dia bisa kerja sendiri. Tetapi, sungai ini bukan kewenangan DKI. Sungai Ciliwung ini melintasi dua provinsi, Jawa Barat dan DKI Jakarta," kata Lasarus di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (26/2/2020).

Lasarus melanjutkan, menurut Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (SDA), jika ada aliran sungai yang melintasi dua provinsi, maka kewenangannya berada di pemerintah pusat.

"Tetapi, ada bagian-bagian pekerjaan dari pemerintah pusat yang mengenai wilayah pemda, contoh masyarakat yang tinggal di sepanjang bantaran sungai," ucap dia.

Penanganan banjir di Kampung Pulo, misalnya. Sejumlah area di perkampungan ini telah dipasangi tanggul.

Namun, wilayah di hulu Kampung Pulo belum dibebaskan. Akibatnya, banjir kembali menggenang.

"Kalau di hilir Kampung Pulo ini tuntas yang sekian kilometer itu sudah dibebaskan oleh DKI itu seharusnya, Pak Menteri (PUPR) bisa kerjakan, kami bisa anggarkan pakai APBN, tidak pakai APBD. Itu bisa kami tuntaskan," ucap dia.

Sementara itu, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menjelaskan, penanganan banjir di Kampung Pulo terhambat karena masih ada wilayah yang belum tuntas dinormalisasi.

Luas lahan 8.000 meter persegi perlu dibebaskan. Dari jumlah tersebut, 4.000 meter persegi lahan merupakan milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, sedangkan sisanya tanah milik masyarakat.

"Masyarakat sudah duskusi dengan Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) dan sudah oke, tinggal saya menunggu penetapan lokasi (panlok) dari gubernur," kata Basuki.

Selain melakukan normalisasi, Kementerian PUPR saat ini tengah mengerjakan proyek sodetan Kali Ciliwung sepanjang 1,2 kilometer. Adapun progres pengerjaannya baru mencapai 600 meter.

https://properti.kompas.com/read/2020/02/26/170025821/ketua-komisi-v-masalah-banjir-jadebotabek-adalah-koordinasi

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Unduh Kompas.com App untuk berita terkini, akurat, dan tepercaya setiap saat
QR Code Kompas.com
Arahkan kamera ke kode QR ini untuk download app
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Apresiasi Spesial
Kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme Jernih KOMPAS.com
Dengan Membership bulanan, kamu ikut mendukung Jurnalisme Jernih KOMPAS.com secara berkelanjutan dan menikmati benefit member.
Mendukung tim redaksi KOMPAS.com
Tanpa iklan dan artikel utuh
Akses konten Orisinal tanpa batas
Akses Podcast eksklusif
Newsletter penuh insight dan game Croz/Word tanpa batas
Mendukung tim redaksi KOMPAS.com
Tanpa iklan dan artikel utuh
Akses konten Orisinal tanpa batas
Akses Podcast eksklusif
Newsletter penuh insight dan game Croz/Word tanpa batas
Dengan Membership tahunan, kamu ikut mendukung Jurnalisme Jernih KOMPAS.com secara berkelanjutan dan menikmati benefit member.
Mendukung tim redaksi KOMPAS.com
Tanpa iklan dan artikel utuh
Akses konten Orisinal tanpa batas
Akses Podcast eksklusif
Newsletter penuh insight dan game Croz/Word tanpa batas
Mendukung tim redaksi KOMPAS.com
Tanpa iklan dan artikel utuh
Akses konten Orisinal tanpa batas
Akses Podcast eksklusif
Newsletter penuh insight dan game Croz/Word tanpa batas
Apresiasi Spesial
Syarat dan ketentuan
  1. Definisi
    • Apresiasi Spesial adalah fitur dukungan dari pembaca kepada KOMPAS.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.
    • Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.
  2. Penggunaan kontribusi
    • Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.
    • KOMPAS.com tidak berkewajiban memberikan laporan penggunaan dana secara individual kepada setiap kontributor.
  3. Pesan & Komentar
    • Pembaca dapat menyertakan pesan singkat bersama kontribusi.
    • Pesan dalam kolom komentar akan melewati kurasi tim KOMPAS.com
    • Pesan yang bersifat ofensif, diskriminatif, mengandung ujaran kebencian, atau melanggar hukum dapat dihapus oleh KOMPAS.com tanpa pemberitahuan.
  4. Hak & Batasan
    • Apresiasi Spesial tidak dapat dianggap sebagai iklan, investasi, atau kontrak kerja sama komersial.
    • Kontribusi yang sudah dilakukan tidak dapat dikembalikan (non-refundable).
    • KOMPAS.com berhak menutup atau menonaktifkan fitur ini sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
  5. Privasi & Data
    • Data pribadi kontributor akan diperlakukan sesuai dengan kebijakan privasi KOMPAS.com.
    • Informasi pembayaran diproses oleh penyedia layanan pihak ketiga sesuai dengan standar keamanan yang berlaku.
  6. Pernyataan
    • Dengan menggunakan Apresiasi Spesial, pembaca dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui syarat & ketentuan ini.
  7. Batasan tanggung jawab
    • KOMPAS.com tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung maupun tidak langsung yang timbul akibat penggunaan fitur ini.
    • Kontribusi tidak menciptakan hubungan kerja, kemitraan maupun kewajiban kontraktual lain antara Kontributor dan KOMPAS.com
Diperbaharui : 1 Juli 2026
Gagal mengirimkan Apresiasi Spesial
Transaksimu belum berhasil. Coba kembali beberapa saat lagi.
Kamu telah berhasil mengirimkan Apresiasi Spesial
Terima kasih telah menjadi bagian dari Jurnalisme Jernih KOMPAS.com
Pesan apresiasi berhasil
Pesan apresiasi darimu sudah dipublikasikan di halaman komentar