Basuki Tegaskan, Banjir Jakarta Tanggung Jawab Bersama

"Saya kan orang (Kementerian) PUPR, sejak saya jadi kepala seksi, kepala subdit, direktur, direktur jenderal, kalau yang namanya ibu kota negara, itu semua (pihak) bertanggung jawab," ujar Basuki usai peresmian Terowongan Nanjung, di Kabupaten Bandung, Rabu (29/1/2020).

Penegasan ini dinyatakan Basuki, menyusul silang pendapat mengenai tanggung jawab pengelolaan jalan bawah tanah atau underpass Gandhi, di Kemayoran, Jakarta Pusat.

Selama beberapa jam, jalan ini tergenang air setinggi 2,5 meter pada Senin (27/1/2020).

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyatakan Pemprov DKI tetap membantu menyurutkan banjir, meskipun underpass Gandhi berada di bawah wewenang Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg).

Senada dengan Anies, Kepala Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta Juaini Yusuf juga mengatakan, Pemprov DKI tida bisa memompa banjir mengingat jalan bawah tanah tersebut merupakan wewenang Kemensetneg.

Juaini menyatakan, Dinas SDA menyalahi aturan jika asal memompa air banjir di underpass Gandhi. Menurutnya, SDA baru bisa memompa air di sana jika dimintai bantuan oleh PPK Kemayoran.

Akan tetapi Basuki menampik pernyataan Juaini. Basuki mengaku turun langsung ke lapangan begitu mendengar kabar underpass Gandhi dilanda banjir.

Basuki mengetahui air banjir baru surut sekitar 70 sentimeter, padahal sudah dipompa sepanjang malam.

"Saya ke lapangan, saya mau ke Yogyakarta pukul 11.00 WIB. Tapi saya coba lihat ternyata memang masih tebal, kedalaman masih 7 meter, lebarnya 8 meter, panjangnya 100 meter. Jadi berapa meter kubik itu? Pompanya hanya ada 2," ungkap Basuki.

Mengetahui hal tersebut, Basuki pun mengerahkan 12 unit pompa milik Kementerian PUPR. Setelah berada di sana, baru diketahui aset tersebut milik Kemsetneg.

"Saya kemarin ke Kemayoran. Saya enggak ngerti itu apa, saya enggak ngerti itu kewenangan siapa, tapi itu di Jakarta, kalau ada apa-apa saya ikut tanggung jawab," kata Basuki.

Dia menegaskan, tidak seharusnya pemerintah provinsi atau instansi mana pun memisah-misahkan kewenangan jika terjadi sesuatu di ibu kota negara. Beda halnya jika terjadi provinsi lain.

"Jadi jangan memisah-misahkan, kecuali kalau di provinsi lain. Ini kalau ibu kota negara itu khusus, semua bertanggung jawab. TNI bertanggung jawab, langsung turun. Itu kekhususan ibu kota, jadi semua harus tanggung jawab," tuntas Basuki.