Jika Usulan Kadin Diterapkan, Ini yang Terjadi di Sektor Perumahan

Menurut Plt. Wakil Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Bidang Properti Setyo Maharso, sedikitnya ada 174 industri yang turut terlibat di sektor ini.

"Kalau industri properti berjalan, tentu 174 industri ini berjalan. Sehingga pertumbuhan ekonomi terjaga. Kemudian perputaran duit terjaga, mulai industri rumahan pembuatan batu bata, batu kerikil sampai industri berat seperti semen dan besi," ucap Setyo di Jakarta, Kamis (23/1/2020).

Namun saat ini, ratusan industri tersebut sedang menghadapi masalah. Pasalnya, di segmen pasar rumah subsidi, penyaluran kredit untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) pada tahun 2020 turun signifikan dibandingkan tahun 2019 dan 2018.

Anggaran FLPP tahun ini yang dialokasikan Pemerintah hanya Rp 11 triliun untuk membiayai 97.700 unit rumah. Padahal kebutuhan rumah subsidi pada tahun ini sebanyak 260.000 unit. 

Permasalahan lainnya adalah sebanyak 60 persen pengembang Indonesia bergerak di segmen rumah sederhana.

Ketua Umum Real Estate Indonesia (REI) Paulus Totok Lusida mengatakan pada tahun ini semua pengembang sepakat dana FLPP yang dianggarkan akan habis pada April 2020.

Jika hal ini terjadi, maka backlog akan semakin besar. Setyo menambahkan, beban pemerintah pun turut meningkat.

Sementara dari segi kebutuhan masyarakat susah mendapatkan subsidi, masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) akan mendapatkan rumah dengan harga normal.

Kemudian para pengusaha yang bergerak di bidang properti akan kehilangan pekerjaan.

Oleh karenanya, Kadin bersama dengan asosiasi pengembang seperti REI, Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra), serta Pengembang Indonesia (PI) meminta pemerintah untuk menambah kuota FLPP.

"Kami mencari jalan dana yang tidak dioptimalkan, yang tidak sesuai yang ditargetkan dan bisa dialihkan untuk subsidi FLPPM," kata Setyo.

Setyo menuturkan, ada empat solusi alternatif yang diusulkan oleh Kadin. Keempatnya adalah pengalihan dana bantuan prasarana, sarana, dan utilitas (PSU) dan subsidi bantuan uang muka (SBUM) menjadi mekanisme Subsidi Selisih Bunga (SSB).

Kemudian penarikan dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang mengendap di rekening pemerintah daerah dan ealokasi anggaran yang digunakan untuk subsidi minyak dan gas (migas) yang tidak tepat sasaran.

Selain itu, Setyo mengusulkan agar pemerintah mengoptimalisasi peranan BPJS Ketenagakerjaan.

Jika upaya-upaya ini dilakukan, maka diperkirakan akan berdampak positif. Menurut Setyo jika berhasil, maka target Program Sejuta Rumah yang dicanangkan pemerintah akan terealisasi.

Masyarakat yang membutuhkan pun juga dapat menikmati fasilitas yang diberikan.

"Backlog juga berkurang. Teman-teman (pengembang) bisa membantu pemerintah mewujudkan pertumbuhan ekonomi," ucap dia.