Strategi Basuki Tangani Banjir Jadebotabek

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menugaskan sebanyak 295 generasi muda dalam survei rapid assesment terhadap penyebab banjir di Banten, DKI Jakarta, serta Jawa Barat.

Pelaksanaan survei dibagi menjadi lima tim, Korwil I (Jakarta Barat, Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kabupaten Lebak), Korwil II (Jakarta Timur, Jakarta Pusat, dan Kota Bekasi), Korwil III (Jakarta Selatan dan kabupaten Bogor), Korwil IV (Jakarta Utara dan Kabupaten Bekasi), dan Korwil V (Kota Bekasi).

Kelima tim tersebut bertugas dalam mengidentifikasi permasalahan, menyusun langkah penanganan serta melakukan pendataan kerusakan sarana prasarana akibat dari banjir.

Survei 5 wilayah koordinasi menunjukkan adanya 178 titik banjir maupun genangan yang tersebar pada 1 Januari 2020 lalu di wilayah Jabodetabek.

Banjir tersebut disebabkan oleh 44 titik tanggul jebol, 3 titik drainase tersumbat, 13 titik kapasitas drainase terlampaui, 11 pintu air rusak, 2 titik pompa tidak berfungsi seperti di Kampung Pulo Jakarta Timur dan Pondok Gede Permai di Jatiasih Bekasi.

Kemudian, 19 titik sedimentasi, 17 titik penumpukan sampah, 62 titik limpasan air dari sungai/saluran, 1 titik longsor, dan 6 titik genangan di jalan tol.

Basuki mengatakan hasil survei lapangan harus ditindaklanjuti dengan penanganan jangka pendek maupun jangka menengah.

Adapun dalam jangka pendek teridentifikasi sebanyak 114 titik harus segera ditangani sekaligus antisipasi menghadapi curah hujan tinggi. Sedangkan penanganan jangka menengah terdapat 64 lokasi.

“Penanganan jangka pendek harus dilaksanakan mulai pekan ini dengan tetap berkoordinasi dengan Pemerintah setempat (provinsi/kabupaten/kota),” ujar Basuki dalam keterangan tertulisnya kepada Kompas.com, Senin, (6/1/2020).

Penanganan jangka pendek tersebut meliputi tanggul jebol dengan pemasangan kantong geobag/sandbag, pengerukan sedimen, dan pembersihan sampah serta perbaikan tanggul/talud di 20 titik.

Penanganan banjir akibat pompa air tidak berfungsi dengan pengecekan kondisi pompa dan komponen genset, penambahan personil operator pompa ketika curah hujan tinggi serta penambahan peralatan pendukung seperti mobile pump.

Lalu, penanganan 6 titik genangan di jalan tol yang disebabkan drainase tersumbat seperti di KM 36 Tol Cipali, KM 24-25 Tol Cikampek, dan KM 19 Jakarta-Cikampek dengan membongkar saluran drainase atau gorong-gorong tersumbat.

Penanganan banjir di Tol Dalam Kota KM 14 atau Universitas Tarumanegara yang disebabkan rembesan Kali Grogol ke jalan tol, muka air Kali Grogol lebih tinggi dari jalan tol, penyempitan alur di muara Kanal Banjir Barat (KBB) akibat permukiman yang mengisi badan sungai dengan lebar saat ini 30 meter atau berkurang 40 meter dari lebar awal 70 meter.

Untuk penanganan jangka menengah, dilakukan pengecekan dan penyiapan langkah penanganan di kawasan berisiko tinggi seperti Perumahan Taman Mangu Indah di Kota Tangsel dan Puri Kartika Bekasi, Kampung Pulo dan Pulo Gadung di Jaktim, dan Bukit Duri Jaksel.

Kemudian Perum Vila Mutiara, Cikarang Bekasi Laut di Kabupaten Bekasi, Tanggul Pantai Eksisting Pluit di Jakut serta Bendung Gerak di Kota Bekasi.

“Untuk mengurangi risiko banjir di Bekasi, Kementerian PUPR sudah menyiapkan desain penanganan Kali Bekasi yang menjadi hilir dari Sungai Cileungsi-Cikeas. Tahun ini dilaksanakan value engineering terhadap desain yang diikuti dengan pekerjaan konstruksi," terang Basuki.

Selain itu penanganan jangka menengah juga dilakukan dengan Normalisasi Kali Angke yang pengerjaannya dianggarkan pada TA 2020.

Penangan jangka menengah tersebut bertujuan menjaga keamanan bangunan Gardu Induk Kembangan yang merupakan bagian dari Jaringan Distribusi Jawa-Bali.

Inspektur Jenderal Kementerian PUPR selaku Plt. Direktur Jenderal SDA Widiarto mengatakan, diterjunkannya para generasi muda untuk membantu pekerjaan Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BBWSCC).

“Mereka merupakan generasi PUPR masa depan, untuk itu dibutuhkan pengalaman menghadapi situasi darurat seperti banjir dan bagaimana penanganannya untuk rehabilitasi dan rekonstruksi selanjutnya,” tutur Widiarto.